“Sehingga partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika ini dapat didorong secara optimal,” katanya.
Politisi muda PKS ini menyampaikan, di samping dukungan pemkot dalam upaya pencegahan melalui masyarakat yang diatur dalam raperda. Fraksi PKS menginginkan keterlibatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta relawan/duta pencegahan berbasis masyarakat, sehingga tidak berjalan sendiri. Didalam raperda ini juga diatur tentang antisipasi dini.
“Salah satu yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, ASN Pemerintah Kota dan Anggota DPRD berada dalam urutan pertama yang terlibat dalam antisipasi dini penyalahgunaan narkoba, melalui tes urine secara berkala. Tentu ini kita dukung dalam rangka menciptakan keteladanan pemerintahan dan birokrasi yang sehat jiwa dan raga,” tegasnya.
Cahyo mengatakan,hal lain yang diatur dalam Raperda P4GNPN ini adalah kerja sama Pemerintah Daerah dengan berbagai instansi dan organisasi massa. Mereka bersinergi melakukan berbagai kegiatan seperti pemusnahan narkotika, sosialisasi, seminar, lokakarya, penyuluhan, pagelaran, bahkan hingga rehabilitasi medis dan sosial.
“Kami sangat setuju dengan hal ini. Sebab tentunya dapat memperkuat fungsi dan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik dan pendidikan sosial kemasyarakatan, serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum,” ujar Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.
Cahyo menandaskan, pansus segera melankutkan pembahasan raperda ini hingga dapat diundangkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dan disusul penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Setelah itu, pemkot hendaknya segera menyiapkan rencana dan strategi (renstra) P4GNPN, membentuk tim terpadu P4GNPN, serta menetapkan pedoman operasional pelaksanaan P4GNPN,” pungkasnya (adv/dji)
