LaNyalla Ajak Gawagis Dorong Konsensus Nasional Agar Bangsa Kembali ke Pancasila

LaNyalla Ajak Gawagis Dorong Konsensus Nasional Agar Bangsa Kembali ke Pancasila

SURABAYA (Wartatransparansi com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Gagawis untuk bersama-sama mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. Menurut LaNyalla, para Gawagis yang merupakan keluarga besar Nahdlatul Ulama sudah seharusnya ikut bertanggungjawab atas ditinggalkannya Pancasila oleh bangsa ini.

Bukan tanpa alasan hal itu dikemukakan oleh LaNyalla. Menyitir pernyataan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin, LaNyalla menegaskan NU wajib bertanggungjawab seandainya Pancasila dirusak.

“Beliau mengatakan, ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena
ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama!’. Saat inilah tanggung jawab itu harus kita pikul,” tegas LaNyalla dalam orasi kebangsaannya Halal bi Halal dengan tema ‘Merawat dan Menjaga Indonesia’ di Gedung KADIN Jawa Timur, Sabtu (6/5/2023).

Saat ini, kata LaNyalla, Pancasila sudah ditinggalkan oleh bangsa ini. Ada beberapa indikator yang dijabarkan Senator asal Jawa Timur tersebut. Fakta sejarah mencatat, amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu telah mengganti lebih dari 95 persen pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli.

“Bahkan yang paling parah, perubahan itu telah menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Karena tidak lagi ditemukan penjabarannya dalam pasal-pasal konstitusi hasil perubahan tahun 2002,” tegas LaNyalla.

Bahkan, konstitusi hasil amandemen yang disebut LaNyalla sebagai UUD 2002, isi pasal-pasalnya menjabarkan ideologi lain, yaitu nilai-nilai dari liberalisme dan individualisme.

Akibatnya, Indonesia perlahan tapi pasti berubah menjadi negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal. Sehingga semakin kental dengan sekularisme dan individualisme, serta ekonomi yang berwatak kapitalistik.