Jumat, 24 Mei 2024
31 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanKhofifah Ingin Pastikan Reformasi Birokrasi Berdampak pada Empat Aspek

    Khofifah Ingin Pastikan Reformasi Birokrasi Berdampak pada Empat Aspek

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi berdampak secara tematik fokus pada empat hal penting.

    Diantaranya penurunan angka kemiskinan, memperkuat penerapan omnibus law, percepatan prioritas aktual Presiden dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Pesan ini diungkapkan ketika membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) IV dan IV Tahun 2023 dan Halal Bihalal di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (5/5).

    “Pada penghargaan SPBE lalu, oleh Menteri PANRB, Jatim meraih Digital Goverment Award 2023. Namun, diberikannya penghargaan tersebut bukan hanya sekedar bagaimana digitalisasi berperan dengan baik melainkan juga pada dampaknya lewat 4 aspek strategis” jelas Khofifah.

    Pertama, bagaimana Reformasi Birokrasi berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini, tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya. Termasuk didalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Baca juga :  Adi Wibowo Bangga Kader SOKSI Jatim Berkontribusi untuk Golkar Di Parlemen 

    Kedua, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi. Dimana pada RB ini memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi pada suatu daerah.

    “Saat ini kita lakukan bagaimana upaya peningkatan ivestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah mengapa, Jawa Timur rutin menyelenggarakan Misi Dagang danni vestasi di berbagai daerah. Saat ini total sudah ada 30 daerah dan 32 kali misi dagang dan investasi dilaksanakan,” papar Gubernur Khofifah.

    Karena kekuatan industri manufaktur di Jawa Timur ini mendekati 32%, maka banyak daerah yang mengirimkan raw material (bahan mentah) untuk diolah di Jatim lalu, dibawa kembali ke tempat asalnya atau untuk eksport. Ini menjadi peluang bagi Jawa Timur yang secara nilai industri manufaktur cukup handal, lanjutnya

    Baca juga :  Realisasi Pendapatan Daerah Prov Jatim Lampui Target, Dewan Silahkan Dicermati

    Ketiga, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden. RB ini menegaskan tata kelola birokrasi merespons hal- hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat.

    Keempat, RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Khofifah menjelaskan, digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.

    Lebih jauh, Khofifah sapaan lekatnya mengatakan bahwa dalam upaya menerapkan reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan, penting untuk tetap melakukan cek dan recek serta detail.

    “Jadi meski cara kerja kita sudah menerapkan digital IT , kita harus tetap punya pola kerja untuk cek dan detail. Cek detail, cek detail dan cek detail. Selain itu, update data juga penting. Karena dalam upaya perencanaan ke depan kita perlu data paling baru untuk menjamin proyeksi ke depan supaya bisa konkrit,katanya. “Pastikan bahwa kinerja kita semua harus berdampak pada 4 aspek tersebut,” ucap Khofifah. (amin ist)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan