SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi berdampak secara tematik fokus pada empat hal penting.
Diantaranya penurunan angka kemiskinan, memperkuat penerapan omnibus law, percepatan prioritas aktual Presiden dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Pesan ini diungkapkan ketika membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) IV dan IV Tahun 2023 dan Halal Bihalal di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (5/5).
“Pada penghargaan SPBE lalu, oleh Menteri PANRB, Jatim meraih Digital Goverment Award 2023. Namun, diberikannya penghargaan tersebut bukan hanya sekedar bagaimana digitalisasi berperan dengan baik melainkan juga pada dampaknya lewat 4 aspek strategis” jelas Khofifah.
Pertama, bagaimana Reformasi Birokrasi berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini, tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya. Termasuk didalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi. Dimana pada RB ini memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi pada suatu daerah.
“Saat ini kita lakukan bagaimana upaya peningkatan ivestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah mengapa, Jawa Timur rutin menyelenggarakan Misi Dagang danni vestasi di berbagai daerah. Saat ini total sudah ada 30 daerah dan 32 kali misi dagang dan investasi dilaksanakan,” papar Gubernur Khofifah.
