Senin, 6 Februari 2023
24 C
Surabaya
More
    OpiniKomitmen Penghargaan "Justice Collaborator"

    Komitmen Penghargaan “Justice Collaborator”

    Oleh : Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H.

    HAKIM tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

    Hakim adalah penjaga gerbang hukum terakhir dalam kasus Pembunuhan Brigadir Yosua.
    Sebagaiman kita ketahui bahwa dalam kasus ini, Bharada Eliezer (Eliezer) mengajukan dirinya
    sebagai Justice Collaborator yang akhirnya direkomendasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014).

    Penghargaan yang akan didapat sebagai seorang Justice Collaborator adalah keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat (Pasal 10A ayat (3)). Maksud “keringanan penjatuhan pidana” terdapat dalam penjelasannya adalah pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan dalam persidangan yang telah berlangsung tanggal 16-18 Januari 2023. Ancaman untuk terdakwa pembunuh Yosua sebagai berikut : Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo masing-masing penjara 8 tahun, sedangkan Eliezer justru penjara 12 tahun.

    Tuntutan ini tidak mencerminkan substansi Justice Collaborator dalam UU No.31/2014. Setidaknya tuntutan kepada BE kurang dari 8 tahun penjara agar mempedomani amanat Pasal 10A ayat (3).

    Baca juga :  Tantangan Pendidikan Filsafat dan Perlunya Polisi Berkarakter 

    Kita hanya berharap bahwa Hakim nantinya memvonis BE dengan mempertimbangkan atas
    penghargaan sebagai seorang Justice Collaborator. Hal ini penting untuk dilakukan karena penjatuhan vonis atas Eliezer akan sangat strategis dalam perkembangan hukum khususnya bagi seorang Justice Collaborator.

    Jangan sampai masyarakat memiliki stigma negatif bahwa menjadi Justice Collaborator atau tidak, justru tidak berdampak apa-apa.

    Sebagaimana kita ketahui, banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan.

    Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum.

    Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa apparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

    Apabila hal ini terjadi secara terus menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan maka hal ini menjadi karakter bangsa yang tidak baik. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.

    Baca juga :  Tantangan Pendidikan Filsafat dan Perlunya Polisi Berkarakter 

    Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua merupakan salah satu batu uji kualitas penegakan hukum di Indonesia.

    Para penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk menjunjung tinggi eksistensi UU No.31/2014.

    Eksistensi undang-undang ini untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban karena memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

    Hal ini identik dengan penjelasan hakim dalam persidangan yang menyebutkan “tanpa kesaksian Eliezer, kasus ini tidak akan terbuka”.

    Artinya eksistensi Eliezer sebagai Justice Collaborator seiring dengan semangat beritikad
    baik, karena jika tidak dapat berkolaborasi maka status Justice Collaborator dapat dicabut oleh LPSK.

    Dengan BE tetap menyandang status sebagai Justice Collaborator artinya BE telah berpegang teguh pada kejujuran. Bukankah tonggak utama dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik adalah kejujuran?

    Sikap jujur ini telah ditunjukkan oleh Eliezer sebagai Justice Collaborator yang diiringi kesadaran sejak awal bahwa konsekuensinya tidaklah ringan. Nilai inilah yang harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum dalam fakta persidangan atas nama undang-undang.

    Baca juga :  Tantangan Pendidikan Filsafat dan Perlunya Polisi Berkarakter 

    Sebagaimana diketahui tujuan hukum ada tiga unsur yaitu Gerechtigheit, Zeckmaessigkeit, dan Sicherheit. Pemenuhan unsur : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum haruslah terwujud dalam kasus Pembunuhan Josua ini.

    Melihat konstruksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), para terdakwa dapat diklasifikasi dalam tiga kluster ancaman hukuman. Pertama, Kluster Berat adalah Putri Candrawati dan Sambo. Kedua, Kluster Sedang adalah Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal. Kluster Ringan adalah Eliezer status Justice Collaborator.

    Tidak terpenuhinya aspek penghargaan atas Justice Collaborator
    membuktikan tidak adanya kepastian hukum atas berlakunya UU No.31/2014.
    Muara akhir tujuan hukum adalah tercapainya keadilan. Keadilan tertinggi adalah hati Nurani
    (Summum ius summa inuiria).

    Semoga JPU, Penasehat Hukum dan Hakim yang bertugas dalam kasus Pembunuhan Josua dituntun dengan hati Nurani dalam mewujudkan kepastian hukum. Aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    Bukankah kita semua terikat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan= hukum”.

    Lalu bagaimana dengan hak penghargaan seorang Justice Collaborator yang telah  menunaikan kewajibannya?

    *) Penulis adalah Akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dan Koordinator Pengajar Pancasila& Kewarganegaraan

    Sumber : WarrtaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan