Pihaknya juga menuntut penjelasan atas rencana haircut yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar AJB BP 1912 pasal 7 ayat 1 dimana pemegang polis yang telah habis kontrak/meninggal/putus kontrak, bukan lagi anggota AJB BP 1912.
“Kami semua berharap bisa cair 100 persen, yaitu habis kontrak (Haka), meninggal dunia dan klaim dana kelangsungan belajar yang harus dibayarkan ke anak-anak kami,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Wilayah, AJB BP Kediri, Nurul Iswantara mengatakan, pihaknya akan menampung semua yang disampaikan para nasabah untuk diteruskan ke kantor pusat, yang kemudian bakal menunggu hasil dari usulan para pemegang polis ini. Menurutnya semua kewenangan ada di pusat dan OJK karena daerah tidak punya kewenangan.
“Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan (RPKP) segera keluar diawal tahun ini karena itu ranahnya pusat, dimana RPKP wewenang dari kantor pusat dan persetujuan OJK. Kita berhadap, awal tahun ini bisa keluar, agar semua bisa terurai,” tutupnya. (abi/min)
