E-TBPKP dengan pengesahan menggunakan QR-Code ini secara nasional baru diterapkan di Jatim. Membayar pajak menjadi sangat efisien karena tidak perlu ke Samsat sama sekali.
Pembayaran cukup lewat aplikasi, tanda buktinya langsung terbit tanpa perlu datang ke Kantor Samsat, tutur Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Sementara inovasi non digital Eko-Tren, kata Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim berupaya mendorong perekonomian inklusif dengan pendekatan pemberdayaan santri, alumni dan masyarakat di lingkungan Pesantren.
Alhamdulillah, Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya sebagai penguat dalam pendidikan dan agama, namun juga penggerak kemandirian ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di masyarakat, tegasnya.
Lebih lanjut, sejak dikembangkan, EKO-TREN berhasil mendongkrak peningkatan omset usaha pesantren dari Rp 1,056 triliun menjadi Rp 4,798 triliun, serta peningkatan aset yang semula Rp 796 miliar menjadi Rp 3,92 triliun. Tak hanya itu, kontribusi kepada pesantren juga meningkat 30-75% dari kebutuhan operasional pondok pesantren.
Hal ini semakin menegaskan bahwa pesantren berdaya saing dan telah berkontribusi pada perekonomian daerah, tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan EKO-TREN tak lepas dari 3 pilar. Pertama, Pesantrenpreneur atau pemberdayaan ekonomi pesantren melalui koperasi pondok pesantren dan badan usaha lainnya sebanyak 550 pondok pesantren.
Kedua, Santripreneur atau pemberdayaan santri menjadi entrepreneur melalui laboratorium kewirausahaan dan vokasional skill sebanyak 112.116 santri. Dan yang terakhir adalah Sosiopreneur atau pemberdayaan usaha alumni pesantren melalui sinergi dan kolaborasi dengan usaha ponpes dan masyarakat sebanyak 604 alumni pesantren. (*)
