SURABAYA (Warta Transparansi.com)– Terkait, rencana Pemkot Surabaya memotong insentif pekerja Non ASN atau Outsourcing (OS) di lingkungan
Pemkot Surabaya. Diprediksi 24 ribu OS di lingkungan Pemkot Surabaya akan mengalami pemotongan insentifnya sebesar Rp700 ribu per orang
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony mengatakan, rencana pemotongan instensif pekerja Non ASN di lingkungan Pemkot Surabaya sebenarnya tidak menyalahi aturan hukum.
“Karena sudah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan merujuk surat Menpan RB dan Menkeu,” ujarnya di Surabaya, Selasa (22/11/22).
Ia mengatakan, merujuk Surat Menpan RB tersebut, maka sistem pembayaran honorarium OS pada tahun 2023, mengikuti sejumlah peraturan. Yakni, Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Thony menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, dan Permenkeu No 83/PMK 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
Politisi Gerindera ini mengatakan, langkah Pemkot Surabaya mengirim surat ke Menpan RB karena di Surabaya sudah ada 24 ribu tenaga OS yang sudah direkrut terlebih dahulu. Nah kaitannya terhadap penyesuaian ketentuan yang ada, bahwasanya tidak boleh ada tenaga kontrak yang membantu kegiatan Pemkot, kecuali dari PNS dan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
