Sabtu, 6 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurPasuruanTilap Uang Covid-19, Kades Dan Bendahara Desa Kemirisewu Divonis 3Tahun Penjara

    Tilap Uang Covid-19, Kades Dan Bendahara Desa Kemirisewu Divonis 3Tahun Penjara

    PASURUAN (WartaTransparansi.com) – Setelah melewati proses penyelidikan, penyidikan serta proses persidangan dugaan korupsi ADD dan DD Desa Kemirisewu,Kecamatan Pandaan, Kab.Pasuruan, untuk pembelanjaan sarana dan prasarana penanganan covid-19 tahun anggaran 2020.

    Pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum’at(5/8/22) akhir menjatuhkan vonis kepada M.Rifai Kepala Desa Kemirisewu dan M.Yusuf Bendahara Desa dengan pidana penjara masing-masing 3 tahun dan 1,3tahun.

    Menurut Kasi Pidsus Kejari Kab.Pasuruan Deny Saputra saat mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Pasuruan Ramdhanu Dwiyantoro, mengatakan,” vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai oleh Darwanto kepala M.Rifai (Kades Kemirisewu) pidana penjara selama 3tahun, denda Rp.250juta subsider 3bulan kurangan dan uang pengganti sebesar 107juta subsider 2tahun penjara.

    Baca juga :  Arumi Bachsin, Pabrik Berkontribusi Cegah Stunting

    Sementara untuk M.Yusuf(Bendahara) dijatuhi vonis 1tahun 3bulan penjara, denda Rp.50juta subsider 3bulan dan uang pengganti Rp.107juta subsider 2tahun penjara,” tegasnya.

    ” Majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melanggar pasal 2 (ayat1) UURI No.20 tahun 2001 sebagaimana telah diubah atas UURI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana kedua terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk penanggulangan covid-19 di Desa Kemirisewu,Kecamatan Pandaan yang bersumber dari ADD – DD tahun anggaran 2020 lalu. Vonis yang dijatuhkan pada M.Rifai(kepala desa) lebih ringan 2tahun dari tuntutan jaksa yakni 5tahun dan untuk M.Yusuf(bendahara desa) lebih ringan 3bulan dengan tuntutan yakni 1,6tahun penjara.

    Baca juga :  Arumi Bachsin, Pabrik Berkontribusi Cegah Stunting

    Atas vonis tersebut, Dhimas Rangga selaku JPU menyatakan pikir-pikir, pun demikian pula dengan kedua terdakwa,”jelas Denny Saputra Kasi Pidsus Kejari Kab.Pasuruan.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, M.Rifai dan M.Yusuf pada tahun 2021 lalu dilaporkan oleh warganya ke Mapolres Pasuruan, atas dugaan penyelewengan dana penanggulangan covid-19 di desanya. Warga menilai bahwa kedua pejabat desa tersebut, tidak transparan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran senilai Rp.250juta yang bersumber dari ADD-DD tahun anggaran 2020.(*)

    Reporter : Henry Sulfianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan