“Posyandu Prima ini adalah perwujudan dari koordinasi Posyandu-Posyandu yang ada. Jumlahnya 300 ribu di seluruh Indonesia, menjadi satu kelompok Posyandu-posyandu yang memiliki interaksi dengan masyarakat secara lebih dekat,” kata Dante.
Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya, tingkat pelayanan kesehatan yang paling primer adalah Puskesmas. Namun, saat ini Kemenkes RI menginginkan Posyandu menjadi salah satu layanan kesehatan primer di setiap daerah.
“Dengan koordinator Posyandu-Posyandu ini adalah Posyandu Prima. Ini yang saya tinjau, untuk dipastikan bisa berjalan di tingkat masyarakat,” jelasnya.
Karenanya, Kota Surabaya menjadi salah satu lokasi Uji Coba Integrasi Layanan Primer. Dante mengaku, akan melakukan desain ulang terhadap penerapan program tersebut, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
“Untuk wilayah di Jawa Timur ini, dukungan dari Wali Kota Eri dan Gubernur Khofifah sudah cukup untuk mendirikan Posyandu Prima ini sebagai salah satu elemen kesehatan masyarakat primer,” terangnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, menyiapkan sarana dan prasarana, hingga SDM yang diperlukan. Sebab, untuk setiap Posyandu Prima, minimal harus ada staf pendaftaran, dokter, perawat, dan bidan.
“Insya Allah apa yang diharapkan Wamenkes dan Wali Kota dapat segera kita realisasikan di Kota Surabaya,” inbuhnya.
Meski demikian, Nanik mengaku bahwa Kota Surabaya telah memiliki Puskesmas Pembantu atau Poskeskel. Hanya saja, terdapat tambahan konsep pelayanan dari Kemenkes RI, yakni pelayanan kesehatan yang langsung melibatkan masyarakat.
Karena konsep Posyandu adalah pemberdayaan masyarakat, lanjutnya, maka para Kader Surabaya Hebat (KSH) juga akan terlibat dalam Posyandu Prima tersebut. (*)
