Program pemberdayaan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM pun beragam. Mulai dari peningkatan kualitas kelembagaan K-UKM, peningkatan kualitas produk KUKM, penguatan akses permodalan, perluasan akses pemasaran hingga peningkatan kualitas SDM yang ada di dalamnya.
“Kami pastikan akan hadir pada setiap kebutuhan dan menghadirkan solusi dari setiap permasalan roda perekonomian K-UMKM yang ada di Jatim. Tentunya tanpa meninggalkan sinergitas bersama elemen strategis terkait,” jelasnya
Selain itu, Mantan Menteri Sosial RI yang juga petnah menjadi wakil ketua umum Dekopin ini juga mengamati, peran perempuan turut hadir dengan signifikan pada bidang ekonomi di sektor K-UMKM.
Berdasarkan data yang di rilis Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebanyak 64,5% dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Kemudian riset dari Sasakawa Peace Foundation & Dalberg juga mencatat, persentase wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi, yaitu 21 persen.
“Oleh karenanya, perempuan tidak boleh dikesampingkan. Sebaliknya, kontribusi mereka melalui K-UMKM harus terus mendapatkan dukungan dan dijadikan prioritas. Karena perempuan lah yang memiliki peran besar pada pemulihan ekonomi berbasis KUKM,” kata Khofifah.
“Semangat dari Presidensi G20 yang didalamnya juga ada forum Women 20(W20) harus kita jadikan suntikan. Inilah peluang besar bagi kita semuanya untuk berbenah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (sr/min)
