MAKKAH (WartaTransparansi.com) – Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Juli dimaknai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai momentum penting dalam upaya pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.
Hal ini cukup beralasan lantaran koperasi maupun Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) telah berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) K-UMKM memberi kontribusi 57,81 % terhadap PDRB Jatim. Ini potensi luar biasa yang harus diintervensi dengan program yang terukur agar pemulihan ekonomi bergerak bersama dengan Koperasi termasuk juga UMKM,” ungkap Gubernur Khofifah di sela-sela ibadah hajinya di Makkah , Selasa (12/7).
Betapa pentingnya momentum ini juga karena mayoritas koperasi di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat di Jatim. Saat ini, jumlah koperasi aktif di Jatim mencapai 21.717 unit atau 17,08% dari total koperasi aktif secara nasional sebanyak 127.124 unit.
“Jatim merupakan provinsi dengan jumlah koperasi aktif terbanyak secara nasional. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Jatim merupakan provinsi yang memiliki iklim sangat kondusif bagi tumbuh suburnya koperasi,” ujarnya
Sementara itu, populasi UMKM di Jatim mencapai 9.782.262 unit yang terbagi dalam 3 golongan usaha sesuai UU No. 20 Tahun 2008. Golongan pertama, Usaha Menengah dengan omset lebih dari Rp 2,5 milliar per tahun sebanyak 68.835 unit. Usaha Kecil dengan omset Rp 300 juta – Rp 2,5 milliar pertahun sebanyak 579.567 unit. Terkahir usaha mikro dengan omset kurang dari Rp 300 juta per tahun sebanyak 9,13 juta unit.
Selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Koperasi tahun ini, yakni Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan, Khofifah mengatakan, banyak program yang disinergikan bersama elemen strategis untuk memberikan penguatan bagi K-UMKM.
Program pemberdayaan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM pun beragam. Mulai dari peningkatan kualitas kelembagaan K-UKM, peningkatan kualitas produk KUKM, penguatan akses permodalan, perluasan akses pemasaran hingga peningkatan kualitas SDM yang ada di dalamnya.
“Kami pastikan akan hadir pada setiap kebutuhan dan menghadirkan solusi dari setiap permasalan roda perekonomian K-UMKM yang ada di Jatim. Tentunya tanpa meninggalkan sinergitas bersama elemen strategis terkait,” jelasnya
Selain itu, Mantan Menteri Sosial RI yang juga petnah menjadi wakil ketua umum Dekopin ini juga mengamati, peran perempuan turut hadir dengan signifikan pada bidang ekonomi di sektor K-UMKM.
Berdasarkan data yang di rilis Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebanyak 64,5% dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Kemudian riset dari Sasakawa Peace Foundation & Dalberg juga mencatat, persentase wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi, yaitu 21 persen.
“Oleh karenanya, perempuan tidak boleh dikesampingkan. Sebaliknya, kontribusi mereka melalui K-UMKM harus terus mendapatkan dukungan dan dijadikan prioritas. Karena perempuan lah yang memiliki peran besar pada pemulihan ekonomi berbasis KUKM,” kata Khofifah.
“Semangat dari Presidensi G20 yang didalamnya juga ada forum Women 20(W20) harus kita jadikan suntikan. Inilah peluang besar bagi kita semuanya untuk berbenah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (sr/min)