Rabu, 28 September 2022
32 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaNasib Pekerja Holywings Surabaya Tanggung Jawab Pengelola

    Nasib Pekerja Holywings Surabaya Tanggung Jawab Pengelola

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Nasib pekerja outlet Holywings adalah tanggung jawab atau diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.

    Hal itu disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto setelah pihaknya resmi menyegel sekaligus menghentikan operasional outlet Holywings. Tindakan penyegelan merupakan buntut dari ramainya kasus dugaan penistaan agama di outlet Holywings Jakarta.

    Kalau ditanya masalah nasib pekerja Holywings Surabaya, kata Eddy, pihaknya berharap kepada pihak pengelola agar dapat memfasilitasi mereka. Pasalnya, penyegelan dan penutupan ini didasari karena adanya pelanggaran Perda.

    “Karena ini merupakan pelanggaran Perda, jadi kita berharap dari pengelola Holywings juga bisa memfasilitasi terhadap pekerja tersebut. Artinya, soal pekerja menjadi tanggung jawab pengelola,” tegasnya, Rabu (29/6/2022).

    Eddy menegaskan, penyegelan dan  menghentikan operasional sementara outlet Holywings di Kota Pahlawan, resmi dilakukan Selasa (28/6/2022). Ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 yang diperbarui Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

    Baca juga :  LaNyalla Ingatkan Pemerintah soal Mafia Tanah dan Reforma Agraria

    “Pada Pasal 22 Ayat 1 huruf b, di situ disebutkan, bahwa pelanggarannya adalah membuat sesuatu yang menimbulkan gangguan ketentraman,” ujarnya.

    Atas dasar itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP bisa melakukan penghentian kegiatan. Di samping itu, Eddy mengaku pihaknya juga tengah melakukan pengecekan izin usaha berdasarkan Perda No 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian serta Perda No 23 tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

    “Jadi, nanti setelah dilakukan pengecekan perizinan, ketika terjadi pelanggaran terhadap perizinan, maka pemerintah kota bisa melakukan pencabutan izin beroperasionalnya Holywings,” tegas Edy.

    Ia menjelaskan, bahwa langkah yang dilakukan pemkot melalui Satpol PP Surabaya saat ini adalah melakukan penghentian kegiatan di Holywings sekaligus penyegelan. “Sambil nanti kita lakukan pengecekan semua perizinan yang dimiliki Holywings,” sebutnya.

    Baca juga :  Kejari Tanjung Perak Sinergi dengan BPJS Kesehatan, Jaring Ratusan Perusahaan yang Belum Bayar Iuran JKN KIS

    Saat ini, kata Eddy, Satpol PP bersama Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup Pemkot Surabaya tengah membahas terkait perizinan Holywings. Bahkan, pihaknya juga melakukan pengecekan langsung ke tiga outlet lokasi Holywings yang ada di Surabaya.

    “Di Kertajaya, Basuki Rahmat dan Pakuwon. Harapan kita dari apa yang kita lakukan ini pihak pengelola kooperatif sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar,” harap dia.

    Mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa penyegelan dan penghentian sementara outlet Holywings di Kota Pahlawan sampai batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi, apabila dari proses penelitian perizinan ditemukan pelanggaran, Eddy memastikan izin usahanya bisa dicabut.

    “Jadi kan yang timbul adalah sesuatu yang menciptakan gangguan terhadap ketentraman warga. Itu di Perda diamanatkan, bahwa pemkot melalui Satpol PP melakukan tindakan penghentian kegiatan, sekaligus pelaksanaan penyegelan sampai dengan kondisi apa yang dia (Holywings) lakukan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Baca juga :  Hasil Uji ITS, Paving Produksi MBR Surabaya Berkualitas Tinggi

    Menurut Eddy, ada dua izin yang dikeluarkan untuk operasional Holywings. Pertama adalah izin restoran dan SIUP MB yang dikeluarkan Pemkot Surabaya. Sedangkan kedua berupa izin bar dan diskotik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

    “Jadi untuk risiko sedang ini ada izin yang dikeluarkan oleh pemprov. Makanya kita cek. Kalau kita meneliti izin yang dikeluarkan Pemkot Surabaya. Jadi izin yang dikeluarkan pemprov nanti kita lakukan pengecekan apakah mereka memiliki atau tidak,” tegasnya.

    Dalam proses pengecekan perizinan, Eddy mengaku juga berkoordinasi dengan Kasatpol PP Provinsi Jatim. Termasuk pula melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jatim. “Karena izinnya ada di Dinas Pariwisata Provinsi Jatim,” ujarnya.

    Eddy mengungatkan, pihaknya tak segan untuk mencabut izin operasional semua outlet Holywings di Surabaya. Tindakan tegas itu dilakukan jika pelanggaran Perda yang dilakukan Holywings dilakukan sampai dua kali. **

    Reporter : Wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan