Jumat, 14 Juni 2024
28 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaPraperadilan Wabub Bojonegoro Ditolak PN Surabaya

    Praperadilan Wabub Bojonegoro Ditolak PN Surabaya

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Dewantoro terhadap permohonan praperadilan Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto terhadap Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Rabu, 27 April 2022) menjadi “kisah akhir” dari proses penghentian penyelidikan dugaan pencemaran nama baik.

    Semula, Wakil Bupati Bojonegero Budi Irawanto merasa tersinggung dan menganggap Bupati Bojonegoro Ana Mu’awanah telah mencemarkan nama baiknya usai Ana menyebar informasi ke grup WhatsApp.

    Gugatan praperadilan yang diajukan Budi Irawanto terhadap Kapolda Jawa Timur terkait terbitnya surat ketetapan S.Tap/11/RES.2.5/2022 Ditreskrimsus tentang Penghentian Penyedlidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Krimal Khusus Polda Jawa Timur.

    “Pengaduan ini awalnya ditangani oleh Polres Bojonegoro, akhirnya ditarik ke Polda Jawa Timur. Pada tanggal 2 Februari 2022 dinyatakan bukan merupakan tindak pidana sehingga dihentikan. Cara dan proses penghentian ini yang menjadi dasar gugatan praperadilan klien saya, “jelas Muhammad Sholeh selaku penasehat hukum Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto.

    Baca juga :  Siap Jaga Wilayah LGBT, I Gusti Bagus M Ibrahiem Nahkodai Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak

    Polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Bupati Bojonegoro Ana Mu’awanah sudah sesuai Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, tentunya setelah melalui proses gelar perkara.

    Dalam amar putusan praperadilan, hakim Dewantoro menilai pihak penyelidik pun sudah melakukan gelar perkara terhadap aduan pelapor dan tentunya sudah dilakukan dihadapan beberapa pihak dan merupakan diskusi kelompok. Dengan demikian penyelidikan adalah bukan domain praperadilan karena belum pro justitia.

    “Ketentuan ini sudah selaras dengan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP serta Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUU-XI/2014 tertanggal 28 April 2015 tentang Perluasan Objek Pra Peradilan,” ungkap Dewantoro. Hal-hal inilah yang membuat Hakim Dewantoro memutuskan permohan praperadilan Wakil Bupati Bojonegoro terhadap Kapolda Jawa Timur diolak.

    Baca juga :  Pemkot Surabaya Lelang 887 Unit Kendaraan Operasional

    Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto mengaku menerima hasil sidang peradilan dan mengaku pihaknya menghargai keputusan hakim. “Saya menghormati putusan hakim dan untuk langkah selanjutnya akan saya bahas dengan tim kuasa hukum saya,”sergah Budi Irawanto. (mt)

    Reporter : Makin Rahmat

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2022 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan