Minggu, 22 Mei 2022
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKetua Fraksi PSI Soroti Data Cagar Budaya di Surabaya

    Ketua Fraksi PSI Soroti Data Cagar Budaya di Surabaya

    SURABAYA ( Warta Transparansi.com) . Tjutjuk Supariono , Ketua Fraksi PSI DPRD kota Surabaya siap lakukan croscek data gedung dan bangunan cagar budaya yang ada diSurabaya. Karena antara data yang dihimpun oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) dengan data dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) berbeda jumlahnya.

    “Berdasarkan hasil analisis fraksi kami, pada LKPJ 2021 disebutkan bahwa jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian adalah sebanyak 250 bangunan,” kata Tjutjuk, Jumat (29/04).

    Tjutjuk menyatakan, adanya perbedaan data ini dapat menimbulkan potensi raibnya beberapa cagar budaya karena luput dari pemeliharaan.

    Ia mengungkapkan, dalam data Pansus Perda Cagar Budaya saat rapat dengan TACB, bangunan cagar budaya yang sesuai SK Walikota jumlahnya 266 bangunan.

    Baca juga :  Adi Sutarwijono, Halal bihalal Momen Penting Sampaikan Pragram Pemkot

    “Jika jumlah BCB di Surabaya adalah benar 266 bangunan, lantas bagaimana nasib 16 bangunan lainnya? Tentu hal ini dapat menimbulkan potensi adanya BCB yang terlanta,” Katanya.

    Sekretaris Pansus Raperda Cagar Budaya itu mengatakan, cagar budaya di Kota Surabaya yang terancam lenyapbtidak sedikit, bahkan terdapat beberapa bangunan telah hilang. Dengan sinkronisasi data, maka jumlah BCB antara DKKORP dan TACB bisa menemui titik temu.

    “Saya mengimbau agar sinkronisasi data bangunan cagar budaya antara DKKORP dan TACB harus segera dilakukan, agar tidak terjadi lagi adanya cagar budaya yang terbengkalai. Apabila data ini sudah sinkron, kemudian target jumlah cagar budaya yang dilindungi untuk tahun 2022 ini dapat digeser dan disesuaikan dengan update data terbaru, tegasnya.

    Baca juga :  Ketua DPRD Surabaya: Harkitnas Momen Bangkitnya Ekonomi Surabaya

    Terkait raperda tentang pengelolaan cagar budaya, ia mengusulkan agar di dalamnya dapat mengatur badan pengelola cagar budaya. Pemkot kemudian dapat membentuk suatu badan , yang didalam kepengurusannya diisi semua unsur masyarakat.

    “Badan pengelola ini perlu bersifat terbuka untguk dipantau seluruh masyarakat secara umum. Sehingga, baik pemerintah maupun masyarakat dapat bersama-sama mengelola, mengawasi, dan mengembangkan cagar budaya yang merupakan kekayaan warisan budaya kita,” pungkasnya. (dji)

    Reporter : Sumardji
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan