“Silpa terjadi akibat adanya penghematan dari proyek yang dikerjakan, pemenang lelang yang nilainya bisa diminimalisir tetapi tidak mengurangi mutu proyek,”jelas Ikfina.
Dijelaskan secara rinci, ketika saya menjabat Bupati yang baru, selama 6 bulan tidak boleh mutasi sehingga banyak jabatan yang dirangkap satu orang. Jabatan-jabatan yang kemudian di PLP kan tinggal kemudian ini masuk ke dalam filsafat sebagai gaji TPP yang tidak dibayarkan, karena jabatan dirangkap oleh satu orang di samping itu juga ada penghematan- penghematan yang lain dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara rinci.
Menurut Bupati, imbas dari atauran tersebut, dampaknya anggaran banyak yang tidak terserap. Sedianya Insfratruktur DAK fisik dikurangi, karena Kabupaten Mojokerto sudah memiliki infrastruktur yang baik ditahun sebelumnya.
Masih kata Ikfina, namun ada perlu dibanggakan pemerintah Kabupaten Mojokerto, meski dengan situasi yang kurang membaik, berbagai penghargaan dan prestasi telah diraih, diantaranya penghargaan tentang penguasaan gender, Kabupaten Layak Anak dan penghargaan sistem merit yang selama ini belum pernah didapat, tentunya dari berbagai penghargaan yang diraih ada beberapa indikator yang bisa terpenuhi.
Kegiata Musrenbang ini selain dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina fahmawati, didampingi Sekretaris Daerah Teguh Gunarto, Kepala Bappeda Bambang Eko Wahyudi juga dihadiri Kementerian Kominfo Sub kordinator perencanaan dan pembangunan telsus Agung S Utomo, Kepala dinas perkebunan prov Jatim Heru Suseno, MT, para OPD, Forkopimda Kabupaten Mojokerto serta para undangan diantaranya dari unsur perguruan tinggi, Instansi sekitar, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. (gia)
