SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Transportasi laut dan pelabuhan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Selama ini, pengiriman barang-barang didominasi transportasi laut, dan pelabuhan sebagai tempat bongkar muatnya. Keduanya merupakan urat nadi perekonomian nasional. Hanya, masih banyak pekerjaan rumah harus dituntaskan. Terutama peran stakeholder kepelabuhanan.
Masalah tersebut terungkap dalam seminar nasional bertajuk “Outlook Industri Kepelabuhanan 2022-2026”. Seminar digelar secara hibrida itu digelar Seksi Wartawan Kepelabuhanan dan Kemaritiman PWI Jawa Timur, Sabtu (19/3/2022), di Ballroom PWI Jatim, Jalan Taman Apsari 15-17, Surabaya.
General Manajer Pelabuhan Tanjung Perak Danny Rahmad Agustiawan mengungkapkan, selama ini memang masih ada pekerjaan rumah, terutama menekan biaya logistik nasional.
“Sejak merger September 2021 lalu, memang salah satu fokus kita adalah menekan biaya logistik,” kata Danny, sal;ah satu narasumber seminar.
Dengan melayani 120-140 kapal di seluruh Pelabuhan Tanjung Perak yang keluar masuk tiap hari, menurut Danny, tentu memiliki permasalahan yang kompleks.
Belum lagi adanya kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang berdampak pada muatan kapal roll on-roll off (Ro-Ro). Padahal, lanjut Danny, saat ini ada fenomena menarik bahwa truk-truk barang ini langsung masuk kapal, dan menuju ke lokasi-lokasi daerah terpencil. Pulangnya membawa barang-barang omprengan.
Danny menjelaskan, ada lima isu utama terkait kepelabuhanan. Yang pertama adalah regulasi pemerintah yang tidak kondusif, efisiensi value chain darat yang rendah, efisiensi value chain maritim yang rendah, operasi dan infrastruktur pelabuhan tidak optimal, dan supply demand tidak seimbang. Sedangkan sasaran utama Pelindo pasca merger adalah target 16,7 juta petikemas di tahun 2023.
Selain itu, ungkap Danny, ada 96 pelabuhan yang dikelola Pelindo. Namun ada keengganan pengusaha besar masuk ke daerah. Salah satunya adalah adanya dualisme pengelolaan pelabuhan. Satu pelabuhan dikelola Pelindo, satunya lagi dikelola pihak lain (non-Pelindo).
Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk bisa menyelesaikan masalah ini. “Pelindo tak bisa berdiri sendiri tapi kolaborasi. Ini yang kita butuhkan saat ini,” katanya.
Sedangkan Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim Bambang Sukadi mengungkapkan, importasi merupakan kegiatan yang luar biasa. Apalagi selama pandemi ini
