Tak hanya itu saja, semua personel yang ada di Kota Pahlawan turut dilibatkan dalam pengembangan inovasi pelayanan adminduk, seperti melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
“Dimulai dari inovasi layanan Lontong Kupang yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama terkait buku nikah dan dokumen kependudukan, lalu inovasi Lontong Balap yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri untuk penetapan sidang ganti nama dan lainnya. Semuanya one day service atau satu hari selesai,” tukasnya.
Layanan selanjutnya adalah ACO ERI, yang menjadi inovasi Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama. Masyarakat yang hendak mengajukan permohonan atau gugatan, saat ini bisa langsung mendatangi kelurahan setempat.
“Berikutnya Kalimasada atau kawasan lingkungan masyarakat sadar adminduk, ini kita lakukan sampai di tingkat RT. Kami juga bekerjasama dengan 81 bidan dan 45 rumah sakit, maka secara otomatis akta kelahirannya sudah didaftarkan dan kita kirimkan, termasuk surat keterangan baru,” jelas Eri.
Layanan selanjutnya adalah Program belajar di Merdeka Belajar Kampus Merdeka-Adminduk (MBKM-A) dengan 9 perguruan tinggi, yang salah juga ikuti oleh Universitas Airlangga (Unair). Serta, program dari aplikasi Sayang Warga, yakni updating data multi sektor berbasis penduduk.
“Terakhir adalah Swarga Loka, yakni kanal informasi kependudukan swara warga yang mengelola kebutuhan adminduk. Maka layanan adminduk, khususnya KTP Elektronik menjadi ujung tombak kami untuk melakukan intervensi di Kota Surabaya,” katanya.
Wali Kota menambahkan, pihaknya juga ikut mendukung perkembangan terkini, yang akan diluncurkannya KTP Digital oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, telah menyiapkan jajaran lini pada pelayanan adminduk, seperti Dispendukcapil, kecamatan, kelurahan, RT/RW, untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
“Juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan KTP Digital kepada berbagai pihak yang selama ini meminta info identitas penduduk untuk layanan/service, seperti perbankan, hotel, rumah sakit dan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Kemendagri,” katanya.
Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa program transformasi yang dilakukan pada tahun 2020 dengan mengembangkan SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) terpusat. Artinya, pihaknya mulai meninggalkan layanan manual dan bergeser secara daring, yang diharapkan mampu menjangkau pelayanan luar negeri.
“Mulai kemarin kita sudah mencetak KTP elektronik secara digital untuk warga kita yang ada di Amerika, Belanda, Perancis, dan lainnya,” kata Zudan.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Wali Kota Eri terkait program adminduk terintegrasi. Menurutnya, sistem yang telah diterapkan ini mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan pelayanan adminduk.
“Contoh pelayanan terintegrasi milik Mas Eri ini bagus sekali, warga mintanya satu, tetapi diberi oleh Dispendukcapil dokumen yang lainnya. Jadi izin permohonannya satu tapi sudah terintegrasi, seperti mengurus akta kelahiran baru, tetapi juga mendapatkan KK baru,” ujarnya.
Ia juga mempersilakan Wali Kota Eri untuk memanfaatkan data kependudukan terhadap semua pelayanan publik, yakni cukup dengan mengetik NIK dan tidak perlu membawa dokumen. Sebab, ia berharap nantinya masyarakat tidak perlu meminta dokumen adminduk, melainkan cukup mendapat dokumen elektronik (pelayanan adminduk dalam genggaman).
“Nanti ke depan kalau sudah siap infrastrukturnya, cukup menggunakan sidik jari bagi yang sudah memiliki KTP elektronik, maupun yang sudah pernah mengurus KTP elektronik atau dengan KTP digital kita,” tandasnya. **
