MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengingatkan agar menolak dan melaporkan jika pada proses penjaringan pejabat pimpinan tinggi Kab. Mojokerto diwarnai adanya pungli. (pungutan liar) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelantikan 23 pejabat pinpinan tinggi pratama dan adsministrator di lingkup Kab. Mojokerto benar-benar bersih dari KKN.
“Kami berharap agar pada pelaksanaan pelantian pejabat pinpinan tinggi di lingkup Pemkab. Mojokerto ini, benar benar bebas dari KKN, karena itu jika ada pungli baik saat proses atau setelah pelantikan, langsung laporkan pada saya atau Wakil Bupati ,”pinta Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, dikonfirmasi usai prosesi pelantikan, di Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Sabtu (22/1/2022).
Masih kata Bupati Ikfina, para pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan semangat yang tinggi dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan instansi masing-masing. “Tunjukkan kinerja terbaik, Dedikasi dan Loyalitas dalam bekerja untuk memberikan layanan publik yang berkualitas,” tegasnya
Bupati juga mengapresiasi kepada tim penilai kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP SDM) Kabupaten Mojokerto, beserta panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah melaksanakan seluruh prosedur dengan melalui seleksi terbuka.
“Semoga pejabat yang dilantik hari ini dapat menjalankan peran barunya dengan penuh tanggung jawab, serta berkontribusi maksimal dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam segala bidang,” ungkapnya.
Bupati Ikfina juga mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik untuk menghindari sikap dan perbuatan tercela yang menyimpang dari kejujuran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab para pejabat memang berat, namun saya yakin semua melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.
“Apabila ada yang meminta panjenengan yang dilantik hari ini, saya mohon integritas untuk berani bersikap dan menolaknya, karena kita bersama-sama berkomitmen untuk bisa mencegah terjadinya korupsi dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala BKPP SDM Kabupaten Mojokerto, Susantoso menjelaskan ada 23 pejabat yang dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, masing-masing terdiri 12 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 4 orang administrator, dan 7 orang Camat. Sedangkan daftar lengkap beberapa nama pejabat yang dilantik antara lain :
1. Arie Jacob Manuhutu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
2 Siswadi : Asisten Administrasi Umum
3. Poedji Widodo, Kepala Inspektorat
4. dr. Ulum rohmat rokhmawan : Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
5. Rinaldi Rizal Sabirin : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
6 Try Raharjo Murdianto Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
7 Yudha Akbar Prabowo : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
8. Zaqqi : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
