Sebagai organisasi yang terpandang, tindakan dan langkah NU akan diperhitungkan oleh banyak pihak.
Kepemimpinan PBNU yang dipimpin Gus Yahya mempuyai tugas penting untuk menjalankan tindakan-tindakan yang dijalankan kepengurusan pendahulunya, seperti praktek-praktek Islam yang toleran, sejuk dan mengakomdasi kearifan lokal, dan sebagainya.
Praktek-praktek tersebut adalah perwujudan utama dari prinsip-prinsip Ahlussunah Wal Jama’ah An Nadliyyah.
Diantara prisip-prinsip tersebut adalah tassamuh, tawazuth, i’tidal dan tawazun. Praktek-praktek yang menegaskan NU sebagai organisasi terdepan yang mengawal kemejemukan tersebut, merupakan warisan dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian semakin dikembangkan oleh Kiai SAS.
Dalam konteks tersebut, menjadi mudah bagi Gus Yahya untuk meneruskannya, karena sama dengan Kiai SAS, mantan Khatib PBNU periode 2015-2020 itu adalah anak ideologis dari Gus Dus. Dalam hal ini Gus Yahya dan Kiai SAS, mempunyai paradigma berpikir yang sama tentang keagamaan dan kebangsaan.
Selain mempunyai kewajiban untuk menjalankan praktek keagamaan dan kebangsaan yang telah dilakukan Kiai SAS, PBNU dibawah kepemimpinan Gus Yahya, mempunyai tugas dan tantangan yang tidak ringan, yaitu menjadikan perekonomian warga Nahdliyyin tidak lagi mengalami ketertinggalan. Harus diakui, sampai detik ini, sebagain besar warga Nahdliyyin tidak dalam posisi yang menguntungkan secara ekonomi.
Untuk itu, PBNU mempunyai kewajiban untuk mendorong terciptanya sistem ekonomi yang menguntungkan bagi petani, nelayan dan pedagang-pedang kecil. Tiga komunitas tersebut memerlukan perhatian khusus dari PBNU, karena sebagin besar dari warga Nahdliyyin hidup dalam komunitas tersebut.
Dengan meningkatkan kesejahteraan komunitas-komunitas tersebut, tidak saja membuat banyak warga Nahdliyyin mengalami peningkatan kesejateraan, tetapi juga membuat perekomiaan Indonesia dapat menjadi lebih baik.
Yang perlu menjadi perenungan bagi PBNU adalah posisi Indonesia sebagai negara agraris. Dalam posisinya tersebut, pada kenyataannya, Indonesia tidak optimal menjadi negara sebagai penghasil pangan. Karena tidak saja gagal menjadi produsen pangan yang competitive, tetapi Indonesia seringkali juga gagal memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sehingga harus melakukan import beras dari negara.
PBNU harus mempunyai inisiasi untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi problem pangan tersebut.
Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi oleh PBNU, seberapa jauh mereka dapat menginterasikan warga Nahdliyyin dengan kemajuan teknologi informasi. PBNU mempunyai tugas untuk membuat warganya “tidak gagap” terhadap kemajuan teknologi informasi.
Pada era kekininian, penguasaan terhadap teknologi informasi, akan memudahkan sebuah komunitas untuk berperan penting dalam segala aspek kehidupan. Selain itu dengan “berdekatan” dengan teknologi informasi, memudahkan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. (*)
