Senin, 26 September 2022
27 C
Surabaya
More
    OpiniTantangan Masa Depan Pasca Muktamar NU

    Tantangan Masa Depan Pasca Muktamar NU

    Oleh.: Dr. Moch. Mubarok Muharam (Mantan Ketum PMII Surabaya)

    Pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mencapai puncaknya, dengan terpilihnya Kiai Miftachul Akhyar dan Kiai Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjadi Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah PBNU Masa Khidmat 2021-2026.

    Keterpilihan kedua tokoh tersebut diterima secara penuh oleh semua pihak dengan tanpa penolakkan, memupus kekuatiran bahwa Hasil Muktamar NU tersebut akan menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan dari sebagian pihak.

    Pelaksanaan Muktamar ke-34 organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syaikh, K.H. Hasyim As’ari tersebut, dibayangi kekuatiran terjadinya deadlock.

    Kekuatiran tersebut menjadi wajar, karena sebelumnya perbedaan tajam tentang jadwal pelaksanaan kegiatan di internal NU dan menjadi perhatikan khalayak luas.

    Perbedaan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara baik, dengan ditetapkannya pelaksanaan muktamar pada 23-24 Desember 2021.

    Selain itu, perbedaan tentang keabsahan 39 Cabang yang dianggap bermasalah, untuk mendapakan hak suara, menjadi perdebatan yang “panas” semenjak hari pertama pelaksanaan muktamar.

    Perbedaan yang keras dan memanas, akhirnya dapat diselesaikan melalui kearifan dari kyai dan tokoh-tokoh penting dilingkaran NU.

    Dalam tradisi NU, para kyai mempunyai metode tertentu untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang santun dan terhormat, dan hal tersebut belum tentu terjadi di organisasi lainnya.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Kesejukan yang terjadi pada muktamar, khususnya setelah penghitungan suara pemiliham calon ketua umum (tanfidziyah), dapat terjadi karena kebesaran hati dari 2 tokoh penting , Kiai Said Aqil Siradj (SAS) dan Gus Yahya.

    Pernyataan mantan jubir Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa Kiai SAS sebagai guru yang membimbing dan melapangkan dirinya menjadi tokoh penting bagi warga Nadliyyyin serta penghormatan Kyai SAS terhadap Gus Yahya, sebagai cicit dari guru ayandanya, disamping menciptakan kesejukan juga menunjukan sikap tawadlu’ dan rendah hati dari kedua tokoh panutan tersebut.

    Pasca Muktamar

    Kesejukan dan kebesaran hati yang ditunjukkan oleh Kiai SAS dan penerusnya tersebut menjadi penanda bahwa PBNU dibawah kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya akan didukung oleh semua pihak. Karena dukungan yang meluas di internal dan eksternal, memudahkan bagi PBNU untuk mengambil dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, umat dan bangsa-negara.

    Sebagai organisasi yang terpandang, tindakan dan langkah NU akan diperhitungkan oleh banyak pihak.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Kepemimpinan PBNU yang dipimpin Gus Yahya mempuyai tugas penting untuk menjalankan tindakan-tindakan yang dijalankan kepengurusan pendahulunya, seperti praktek-praktek Islam yang toleran, sejuk dan mengakomdasi kearifan lokal, dan sebagainya.

    Praktek-praktek tersebut adalah perwujudan utama dari prinsip-prinsip Ahlussunah Wal Jama’ah An Nadliyyah.

    Diantara prisip-prinsip tersebut adalah tassamuh, tawazuth, i’tidal dan tawazun. Praktek-praktek yang menegaskan NU sebagai organisasi terdepan yang mengawal kemejemukan tersebut, merupakan warisan dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian semakin dikembangkan oleh Kiai SAS.

    Dalam konteks tersebut, menjadi mudah bagi Gus Yahya untuk meneruskannya, karena sama dengan Kiai SAS, mantan Khatib PBNU periode 2015-2020 itu adalah anak ideologis dari Gus Dus. Dalam hal ini Gus Yahya dan Kiai SAS, mempunyai paradigma berpikir yang sama tentang keagamaan dan kebangsaan.

    Selain mempunyai kewajiban untuk menjalankan praktek keagamaan dan kebangsaan yang telah dilakukan Kiai SAS, PBNU dibawah kepemimpinan Gus Yahya, mempunyai tugas dan tantangan yang tidak ringan, yaitu menjadikan perekonomian warga Nahdliyyin tidak lagi mengalami ketertinggalan. Harus diakui, sampai detik ini, sebagain besar warga Nahdliyyin tidak dalam posisi yang menguntungkan secara ekonomi.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Untuk itu, PBNU mempunyai kewajiban untuk mendorong terciptanya sistem ekonomi yang menguntungkan bagi petani, nelayan dan pedagang-pedang kecil. Tiga komunitas tersebut memerlukan perhatian khusus dari PBNU, karena sebagin besar dari warga Nahdliyyin hidup dalam komunitas tersebut.

    Dengan meningkatkan kesejahteraan komunitas-komunitas tersebut, tidak saja membuat banyak warga Nahdliyyin mengalami peningkatan kesejateraan, tetapi juga membuat perekomiaan Indonesia dapat menjadi lebih baik.

    Yang perlu menjadi perenungan bagi PBNU adalah posisi Indonesia sebagai negara agraris. Dalam posisinya tersebut, pada kenyataannya, Indonesia tidak optimal menjadi negara sebagai penghasil pangan. Karena tidak saja gagal menjadi produsen pangan yang competitive, tetapi Indonesia seringkali juga gagal memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sehingga harus melakukan import beras dari negara.

    PBNU harus mempunyai inisiasi untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi problem pangan tersebut.

    Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi oleh PBNU, seberapa jauh mereka dapat menginterasikan warga Nahdliyyin dengan kemajuan teknologi informasi. PBNU mempunyai tugas untuk membuat warganya “tidak gagap” terhadap kemajuan teknologi informasi.

    Pada era kekininian, penguasaan terhadap teknologi informasi, akan memudahkan sebuah komunitas untuk berperan penting dalam segala aspek kehidupan. Selain itu dengan “berdekatan” dengan teknologi informasi, memudahkan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. (*)

    Penulis : Dr. Moch. Mubarok Muharam

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan