Selasa, 30 November 2021
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurPasuruanTim Penyidik Pidsus Selidiki Aset Kekayaan Calon Tersangka BOP

    Tim Penyidik Pidsus Selidiki Aset Kekayaan Calon Tersangka BOP

    PASURUAN (Warta Transparansi.com) – Proses penyelidikan atas kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan(BOP) untuk Ponpes, Madin dan TPQ di Kab.Pasuruan khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kab.Pasuruan, telah dinaikan menjadi penyidikan.

    Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kasi Pidsus Denny Saputra saat mewakili Kajari Kab.Pasuruan Ramdhanu Dwiyantoro pada Jumat (29/10/2021) diruang kerja.

    “Untuk pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi/pemotongan BOP dari seksi inteljen ke kami (pidsus) sudah dilakukan pada awal oktober lalu dan saat ini telah kami naikan ke tahap penyidikan,” katanya.

    Dijelaskan pula olehnya, sembari menunggu hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Prov Jatim. Saat ini tim penyidik pidsus dibantu seksi inteljen, telah melakukan penelusuran finansial atau harta kekayaan dari para calon tersangka. Hal ini sengaja kami lakukan, agar dikemudian hari setelah ada keputusan hukum tetap yang mewajibkan para terpidana mengembalikan keuangan negara yang dikorupsinya, kami lakukan penyitaan aset atau kekayaannya guna mengembalikan kerugian negara.

    Baca juga :  Tersebar Dokumen Dugaan Gratifikasi Pokir DPRD Kab.Pasuruan

    Memang saat ini kami belum merilis ke rekan-rekan media siapa saja yang akan kami tetapkan sebagai tersangka atau pihak yang bertanggung jawab atas aksi pemotongan dana BOP tersebut. Namun kami telah mengantongi nama para tersangkanya. Kami mohon pada rekan-rekan media serta LSM untuk sedikit bersabar,”pungkas Denny jaksa asli putra daerah Pasuruan ini.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kejari Kab.Pasuruan dalam kurun waktu tiga bulan belakangan melakukan kerja keras untuk mengungkap dugaan korupsi BOP untuk Ponpes,Madin dan TPQ dari Kementerian Agama RI. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh sejumlah oknum baik yakni dengan melakukan pemotongan bantuan yang dimaksud secara variatif, antara 20% hingga 50% dari bantuan yang diterima oleh lembaga.

    Baca juga :  Tersebar Dokumen Dugaan Gratifikasi Pokir DPRD Kab.Pasuruan

    Sementara jumlah lembaga ( Ponpes,Madin dan TPQ) yang menerima bantuan di wilayah hukum Kejari Kab.Pasuruan mencapai lebih dari 500san lembaga.(*)

    Reporter : Henry Sulfianto
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan