Oleh: HS. Makin Rahmat, SPd, SH, MH
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur
PENANGKAPAN Artis Selegram papan atas berinisial RR (33), oleh Polresta Denpasar, Bali, terkait tindak pidana pornografi, aksi bugil di live aplikasi Mango, Jumat (17/9/21), menjadi keprihatinan bersama.
Setidaknya, merebaknya kasus pornografi dan pornoaksi yang bebas liar melalui medsos dan siber, bisa merusak moral generasi muda, yang gampang mengakses aplikasi dari android dan sarana elektronik lainnya.
Bukan sekedar aspek ekonomi semata, sebagaimana pengakuan RR, usai ditangkap di apartemen kawasan Jalan Taman Pancing Denpasar. Dengan pendapatan kisaran Rp 30-50 juta per bulan dan sekali aksi mendapatkan fee Rp 1,5 juta, tentu tidak lepas dari perubahan zaman revolusi ekonomi-informasi, sehingga peluang bisnis melalui e-commerce sangat terbuka lebar.
Menjerat pelaku pornografi dan pornoaksi dengan ancaman 12 tahun penjara, sesuai pasal 4 (1) UU No. 44/2008 tentang Pornografi dan atau pasal 45 (1) UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE, belum tentu bikin jerah. Bagaimana menyelamatkan generasi Z (gen-Z lahir 1997-2000an) dari virus pornografi?
Data Internetwordstats menyebut, penetrasi internet Indonesia akhir Maret 2021, tercatat 76,8% dari pengguna internet 276,3 juta.
Sehingga ada 212,35 juta jiwa menjadikan internet kebutuhan. Betapa bahayanya jiwa mayoritas gen-Z kecanduan konten pornografi, setelah virus Corona atau Covid-19 mewabah di bumi, termasuk Indonesia.
Semua kegiatan melalui daring, online. Para pelajar-mahasiswa harus belajar dan kuliah dari rumah. Sehingga dua tahun lebih masyarakat mendapatkan fasilitas paket internet. Faktanya, bukan sekedar memanfaatkan paket untuk tujuan positif, tapi kebanyakan untuk konten game dan pornografi.
Bukankah kita harus waspada dan menyatakan perang dengan virus yang lebih bahaya, yaitu pornografi dan pornoaksi. Menjadi kewajiban kita membetengi keluarga dari ancaman virus pornografi yang liar.
Bagaimana langkah kita menghadapi virus yang merusak moral tersebut? Semua tentu berpulang dari kita sendiri. Setidaknya, pemerintah dalam kaitan ini Kemenkoinfo harus berani bertindak tegas, untuk merazia konten-konten porno yang kian bebas di dunia maya.
Dirjen Aplikasi Informatikan Kemenkoinfo, membenarkan adanya geliat serius untuk menangkal konten pornografi. Setidaknya, per September 2021 sebanyak 214 konten pornografi anak dihapus. Patroli siber 24 jam nonstop melibatkan Polri, BNPT dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) bagian ikhtiar keseriusan pemerintah.
Sayangnya, pemerintah masih setengah hati. Regulasi mengobok-obok konten porno tidak berlaku bagi OnlyFans, salah satu provider konten porno yang membatalkan rencana menghapus per 1 Oktober 2021, seiring dengan reaksi keras dari pengguna OnlyFans.
Pertanyaan sederhana? Pemerintah lebih mengejar ekonomi sensasi di zaman e-commerce atau menyelamatkan moral bangsa yang porak-poranda akibat tsunami pornografi.
Untuk itu, sejalan dengan target memerangi konten pornografi, kita dituntut untuk memahami era digital. Setidaknya, ada empat pilar yang harus dipahami agar cakap digital, yaitu Digital Skill (kecakapan menggunakan digital), Etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.
Sekali lagi, tugas menyadarkan masyarakat terhadap program literasi digital, tidak semuanya paham dan respek. Maka, diperlukan ketegasan pemerintah untuk memberikan vaksin agar kita, khususnya gen-Z tidak terjerumus pornografi dan pornoaksi. (*)