Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi
Kebijakan Negara Republik Indonesia memutus mata rantai Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan percepatan vaksinasi guna mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) dan menggencarkan budaya menjalankan protokol kesehatan (Prokes) ternyata belum menjadi jaminan akan menjadi kekuatan endemi global.
Mengapa? Pandemi Covid-19 memang sudah global atau mendunia, tetapi upaya pencegahan dan penganan kasus terinfeksi positif ternyata mengalami ketimpangan. Dimana baru sekitar 10 negara melakukan percepatan vaksinasi mengejar herd immunity. Tetapi di sejumlah negara bahkan di Afrika Selatan baru mencapai angka sangat kecil dan begitu memprihatinkan.
Perkembangan pencegahan dan penanganan Covid-19, guna memutus mata rantai penularan. Bahkan memungkinkan menjadi endemi di Indonesia dengan Prokes minimal 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan mengontrol kerumunan) dengan vaksinasi mencapai di atas 76 persen, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi penanganan lokal. Tetapi itu pilihan sekaligus kebijakan terbaik.
Indonesia dengan program percepatan vaksinasi dan menjaga Prokes minimal 3M, bisa jadi mampu mengendalikan masa pandemi menuju endemi. Tetapi hanya bersifat lokal Indonesia, karena belum mampu diikuti seluruh negara di dunia.
Selasa (28/9/2021) Ketua DPR RI Puan Maharani sebagaimana diberitakan rri.co.id menyampaikan beberapa hal termasuk mengenai pentingnya rencana global untuk mengakhiri Pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan
pertemuan Parlemen Dunia tentang pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan penyelenggara DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU)
Diketahui, pertemuan parlemen dunia digelar secara virtual dari Jakarta selama 3 hari pada 28-30 September 2021 dengan mengundang 179 delegasi parlemen negara-negara anggota IPU. Kegiatan bertujuan menguatkan komitmen, tindakan, dan kerja sama untuk mencapai solusi berkelanjutan di saat kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan, sosial-ekonomi, dan lingkungan.
Apalagi, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis kemanusiaan, lebih dari 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan.
Dalam pembukaan The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs yang bertajuk ‘Mengubah tantangan pandemi Covid-19 menjadi peluang mencapai SDGs’,
Ketua DPR RI perempuan pertama itu, menyatakan bahwa pandemi telah mengubah arah kemajuan pencapaian SDGs tahun 2030 dimana SDGs merupakan komitmen yang disepakati dunia dalam menyediakan peta jalan untuk membawa dunia ke jalur pembangunan berkelanjutan.
SDGs yang disepakati pada tahun 2015 telah memberi panduan bagi berbagai negara untuk mencapai tujuan bersama pada tahun 2030. Dengan panduan SDGs,
akan terlihat negara yang on track kemajuannya, negara yang tertinggal, dan negara yang membutuhkan bantuan masyarakat internasional.
Salah satu upaya mendorong pencapaian SDGs, ialah mendorong percepatan pemulihan pandemi. Dunia memerlukan Rencana Global untuk mengakhiri pandemi atau Global Plan to End the Pandemic, termasuk global vaccination road map.
Kebijakan itu sangat
dibutuhkan karena berdasarkan data WHO, dari 5,7 miliar vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia, sebesar 73% di antaranya hanya pada 10 negara. Bahkan capaian vaksinasi di Afrika masih sangat kecil yakni kurang dari 2%. Padahal, jika 5.7 miliar vaksin disuntikkan merata kepada 7.8 miliar penduduk dunia, maka 36% penduduk dunia sudah mendapat 2 kali vaksin. Sehingga road map ini berguna untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata.
Kebijakan road map tersebut dapat dimulai dari dose sharing (berbagi vaksin, termasuk melalui COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) facility.
Langkah berikutnya dengan peningkatan produksi vaksin global, membantu negara berkembang membuat pusat produksi vaksin, teknologi transfer dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta penghapusan diskriminasi vaksin.
Sedangkan prioritas kedua koordinasi kebijakan ekonomi. Ketiga,berkoordinasi untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak sosial dari pandemi seperti ketimpangan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender.
Dan, keempat komitmen untuk mengatasi perubahan iklim tetap harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs.
Tidak mudah mewujudkan keseimbangan dunia pada saat pandemi global berubah menjadi endemi lokal di sejumlah negara, karena penanganan dan pencegahan Covid-19 terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.
Tetapi Negara Republik Indonesia jauh lebih elok, memilih percepatan vaksinasi dan tetap membudayakan menjalankan Prokes minimal 3M, sekaligus memulihkan ekonomi di semua sektor guna membangkitkan pelaku usaha, terutama UMKM sebagai pilar pemulihan ekonomi nasional.
Memilih penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan mengikuti kebijakan global pada masa pandemi, dan memilih kebijakan lokal menuju masa endemi untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan ekonomi. Adalah sebuah pilihan dan sangat tepat. Setelah itu baru bersama negara lain menyeimbangkan dunia.(*)