Rakorda BSN Golkar Jatim, Untuk Menang Pemilu, DPD ll Harus Lakukan Ini

Rakorda BSN Golkar Jatim, Untuk Menang Pemilu, DPD ll Harus Lakukan Ini
Dari kiri : Hery Sugihono (Kepala BSN Jatim), Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji dan Kepala BSM DPP Golkar Syahmud B Ngabalin

Jadi mulai sekarang harus kita petakan dan kita inventarisir. “Kalau masing Dapil ada 4 Caleg  yang mau bekerja keras, insyallah kursi semua Dapil akan bertambah.

Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur Hery Sugihono Toegas Utomo menjelaskan, Rakorda ini diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota- kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.

Hakekat pemenangan Pemilu maupun Pilkada itu adalah perebutan suara di setiap TPS, untk itu perolehan suara itu harus di jaga oleh saksi yang Handal.

Didepan peserta Rakorda yang dihadiri oleh Kepala BSN Pusat Syahmud B Ngabalin dan Sekjen BSN Pusat Azhar Adam, Hery Sugihono mengatakan, saya sendiri awalnya tidak ada bayangan tentang badan saksi ini. Namun karena terus didorong oleh Ketua DPD, dan ketua akan membeckup 100 persen, tugas ini harus kami laksanakan.

“Terus terang saya awalnya kawatir akan terjadi benturan dengan Pak Kodrat Sunyoto sebagai Kepala Bapilu. Itu karena saksi ini dulu menyatu dengan Bapilu. Oleh sebab itu kami mohon Pak Ketua DPD dan Paksek untuk terus memberikan bimbingan kepada kami,” terang Heri Sugihono yang juga Wakil Ketua bidang organisasi DPD Golkar Jawa Timur.

Sementara itu Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak menekankan agar DPD Golkar/kota serius. Kami ini pada Pemilu 2019 menangani saksi.

Saya minta DPD ll jujur. Kalau ditanya bagaimana saksi TPS, jawabnya selalu siap. Tapi ketika dicek lapangan saksi tidak ada.  Ironisnya, Ketua DPD ll rajin menanyakan uang saksi. Bahkan ada ketua DPD mengatakan kalau Rp 100.000 , saksi tidak mau. Ini aneh, Ketua DPD kok ngomongnya seperti itu, kata Sahat dengan nada tinggi.

Sahat yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur menjelaskan, nama nama yang diajukan oleh DPD ll setelah diverifikasi ternyata orangnya tidak ada. Kalaupun ada orangnya, ternyata dia bukan kader. Kasus semacam ini banyak sekali ditemukan.

Ada lagi kasus lain, uang saksi sudah diberikan ke DPD, ternyata tidak sampai ke petugas saksi TPS. Hal hal begini, mana bisa Golkar menang. Ini harus disudahi. Kalau tidak mampu, DPD Golkar Provinsi akan mengevaluasi. tandas Sahat. (*)