Kuncinya bangun persepsi positif, caleg berkualitas dan saksi yang memiliki loyalitas dan militan
SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional (BSN). Rakorda sehari itu berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Jalan A. Yani Surabaya, Minggu (29/8/2021).
Rakorda BSN diikuti 38 Kepala BSN Partai Golkar kabupaten/kota se Jawa Timur. Tujuannya, sebagai persiapan menghadapi sekolah saksi menghadapi Pemilu 2024 baik Pemilu Presiden dan Legislatif, Pilgub serta Pemilukada.
Ketua DDP Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan, Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 memang masih panjang. Tapi harus disiapkan mulai sekarang agar 2024 Golkar menang.
“Ada tiga hal yang harus dilakukan, pertama membangun persepsi positif kepada partai, menyiapkan calon legislatif yang berkualitas dan terakhir menyiapkan saksi yang loyal dan militan,” kata Sarmuji.
Partai telah juga telah melakukan banyak kegiatan mulai dari lomba lomba, sosialisasi melalui medsos dan media cetak, online maupun elektronik serta vaksinasi. Fraksi juga kita minta untuk terjun lapangan. Itu semua dalam kerangka membangun citra positif partai. Semakin baik citra positif, elektabilitas partai akan naik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi,” ungkapnya.
“Tolong setelah ini sampaikan kepada semua Ketua DPD baik yang sudah melakukan atau yang akan melakukan, mulai sekarang harus mencari caleg yang berkualitas.
Kami yang ada di DPD, kata Sarmuji, juga hunting mencari yang caleg berkualitas. Apalagi kalau kita petakan, pengurus DPD Provinsi kalau kita jadikan fungsionaris, sumber daya kita tidak cukup. Jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kuota Caleg.
Anggota DPR RI ini mengatakan, Golkar membutuhkan saksi TPS yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi. Soal saksi di Pemilu ini tidak bisa hanya sekedar kita membayar orang yang nilainya hanya 100 ribu atau 200ribu. Diperlukan orang orang yang betul betul mau berjuang.
Jadi mulai sekarang harus kita petakan dan kita inventarisir. “Kalau masing Dapil ada 4 Caleg yang mau bekerja keras, insyallah kursi semua Dapil akan bertambah.
Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur Hery Sugihono Toegas Utomo menjelaskan, Rakorda ini diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota- kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.
Hakekat pemenangan Pemilu maupun Pilkada itu adalah perebutan suara di setiap TPS, untk itu perolehan suara itu harus di jaga oleh saksi yang Handal.
Didepan peserta Rakorda yang dihadiri oleh Kepala BSN Pusat Syahmud B Ngabalin dan Sekjen BSN Pusat Azhar Adam, Hery Sugihono mengatakan, saya sendiri awalnya tidak ada bayangan tentang badan saksi ini. Namun karena terus didorong oleh Ketua DPD, dan ketua akan membeckup 100 persen, tugas ini harus kami laksanakan.
“Terus terang saya awalnya kawatir akan terjadi benturan dengan Pak Kodrat Sunyoto sebagai Kepala Bapilu. Itu karena saksi ini dulu menyatu dengan Bapilu. Oleh sebab itu kami mohon Pak Ketua DPD dan Paksek untuk terus memberikan bimbingan kepada kami,” terang Heri Sugihono yang juga Wakil Ketua bidang organisasi DPD Golkar Jawa Timur.
Sementara itu Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak menekankan agar DPD Golkar/kota serius. Kami ini pada Pemilu 2019 menangani saksi.
Saya minta DPD ll jujur. Kalau ditanya bagaimana saksi TPS, jawabnya selalu siap. Tapi ketika dicek lapangan saksi tidak ada. Ironisnya, Ketua DPD ll rajin menanyakan uang saksi. Bahkan ada ketua DPD mengatakan kalau Rp 100.000 , saksi tidak mau. Ini aneh, Ketua DPD kok ngomongnya seperti itu, kata Sahat dengan nada tinggi.
Sahat yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur menjelaskan, nama nama yang diajukan oleh DPD ll setelah diverifikasi ternyata orangnya tidak ada. Kalaupun ada orangnya, ternyata dia bukan kader. Kasus semacam ini banyak sekali ditemukan.
Ada lagi kasus lain, uang saksi sudah diberikan ke DPD, ternyata tidak sampai ke petugas saksi TPS. Hal hal begini, mana bisa Golkar menang. Ini harus disudahi. Kalau tidak mampu, DPD Golkar Provinsi akan mengevaluasi. tandas Sahat. (*)