Posisi sebagai partai penyeimbang dengan kontribusi sangat positif, sehat, dan profesional juga proporsional selama kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersedia menjadi mitra.
Sebagaimana diberitakan, Kamis (19/8/2021) Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk terus meningkatkan kesadaran akan krisis (Sense Of Crisis) dan kesadaran akan kesigapan bertindak (Sense Of Urgency).
Tentu saja permintaan itu karena posisi PKS Jatim secara nasional sebagai partai penyeimbang dan posisi di DPRD Jatim sebagai partner dalam menentukan arah kebijakan program dan keuangan Pemprov Jatim dalam APBD Jatim, setelah ditetapkan maupun sebelum proses penetapan.
Oleh karena itu, jika PKS Jatim siap bermitra dengan meminta kesadaran pemerintah (eksekutif) melakukan beberapa langkah strategis, maka ke depan perlu menguji apakah kemitraan ini positif dan membawa perubahan kepada pengaruh sangat menguntungkan rakyat dan Pemprov Jatim atau sebaliknya.
Mengapa? Memposisikan sebagai mitra dengan kondang sebagai partai penyeimbang, tentu saja ibarat “kusir” mengendalikan pedati dengan penuh kesabaran, baik ketika memberikan saran maupun masukan murni untuk sebuah perbaikan. Maupun menyampaikan kritik konstruktif sebagai bagian dari pengawasan.
Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang di dewan perwakilan. Tetapi pada demokrasi keterwakilan dalam permusyawaratan falsafah Pancasila, maka posisi itu menjadi penyeimbang.
Dan inilah menjadi rana ujian PKS. Apakah mampu melakukan dengan profesional dan mampu mendulang kepedulian suara politik dengan memperkiat keterbukaan informasi publik kepala masyarakat, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, atau sekedar memainkan pernyataan politik.
