Selasa, 19 Oktober 2021
27 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanKetua DPRD Jatim Sarankan Pemprov Perbaiki Sistem Pendataan Kasus Covid-19

    Ketua DPRD Jatim Sarankan Pemprov Perbaiki Sistem Pendataan Kasus Covid-19

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Tudingan Pemerintah Pusat Sorotan tajam pemerintah pusat melalui BNPB terhadap pemerintah provinsi Jawa Timur terkait penanganan Covid-19 hingga dituding sebagai biang kerok kenaikan harian angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia menempati peringkat pertama dunia. Nampaknya memgusik kalangan DPRD Jatim untuk mencari tahu apa sebab musababnya.

    Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku kecewa dengan tudingan tersebut. Pasalnya setelah dikonfirmasi dan mendapat laporan dari Satgas Covid-19 Jatim ternyata akar persoalannya adalah menyangkut sistem pendataan existing Covid-19 yang digunakan pemerintah pusat dinilai kurang berkeadilan.

    Lebih jauh politikus asal PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang berkeadilan itu adalah jika ada orang Jatim yang merantau ke luar Jatim lalu yang bersangkutan terpapar covid-19 dan meninggal dunia di tempat perantauan, tetap akan dicatat berasal dari Jatim karena yang bersangkutan ber KTP Jatim.

    Baca juga :  Gubernur Khofifah Raih Lencana Kehormatan Kepala Daerah Pemimpin Perubahan dari LAN

    “Jadi data existing tentang perkembangan Covid-19 itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Atau tidak sesuai dengan kondisi fisiknya,” ungkap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (15/7/2021).

    Kendala lain penerapan sistem pendataan exiating seperti itu adalah memunculkan kesan Pemprov Jatim abai terhadap warga yang terpapar Covid-19. Padahal faktanya tidak semua warga Jatim tersebut tinggal di wilayah Jatim.



    “Ini jelas akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Masak jika ada warga Jatim yang bekerja merantau ke Sumatera atau Papua lalu terpapar Covid-19, Pemprov Jatim harus mengirim tenaga kesana untuk merawat yang bersangkutan,” tegas Kusnadi.

    Jika hal itu dibiarkan tentu akan menjadi satu kondisi yang nggak baik. “Maka saya sebagai ketua DPRD Provinsi Jawa Timur berharap ada
    perubahan sistem pendataan Covid-19 yang digunanakan Kemenkes maupun BNPB,” imbuhnya.

    Baca juga :  Partai UKM Indonesia Akan Kibarkan Bendera Serentak se-Indonesia

    Paling tidak, lanjut Kusnadi ada kombinasi. Misalnya, warga Jatim yang ada di Medan jika meninggal akibat Covid-19 ya dicatat dan dimasukkan Medan lalu diberi tambahan keterangan aslinya berdasarkan KTP dari mana.

    “Pembenahan pendataan ini biar tidak menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. Harapan kita warga manapun yang ada di dalam satu wilayah yang terkena Covid-19 di wilayah itu sebagai warganya atau diberi tambahan untuk melengkapi ditambahi dengan KTP aslinya,” harap Kusnadi.

    Sekedar diketahui, pada Minggu (11/7) lalu BNPB memberikan laporan harian dimana tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebesar 36.197 kasus sehingga kumulatifnya menjadi 2.527.203 kasus. Sedangkan yang sembuh bertambah sebanyak 32.615 orang sehingga kumulatif yang sembuh menjadi 2.084.724 orang.

    Baca juga :  Partai UKM Indonesia Akan Kibarkan Bendera Serentak se-Indonesia

    Kemudian pasien yang meninggal bertambah sebanyak 1007 orang, sehingga kumulatifnya menjadi 66.464 orang. Dari laporan harian itu juga diketahui provinsi penyumbang angka kematian terbesar adalah Jatim (279), Jabar (269), Jateng (152), DKI Jakarta (54), Kaltim (53) dan DI Yogyakarta (50), sehingga dituding menjadi biang kerok Indonesia menjadi pemegang rekor kematian terbanyak dalam sehari akibat Covid-19 di dunia. (*)

    Reporter : Samuel Ruung
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan