Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah sedang memikirkan alternatif paling kompromi dengan merencanakan 6 provinsi dan 44 kabupaten/kota di Jawa, melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) Darurat.
Rabu (30/6/2021),
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato pada Munas Kadin di Kendari, langsung kanal Sekretariat Presiden, menyatakan bahwa
aturan itu akan diterapkan di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi.
Ditegaskan bahwa pemerintah masih memfinalisasi rencana kebijakan PPKM Mikro Darurat
di Pulau Jawa dan Bali, guna menanggulangi kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Pemilihan wilayah khusus hanya di pulau Jawa dan Bali karena ada 44 kabupaten serta kota dan 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Tetapi masih
dibahas oleh tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Presiden Jokowi menegaskan PPKM Darurat akan mencakup 44 kabupaten/kota di 6 provinsi di Jawa-Bali. Kemungkinan
berlaku sampai dua pekan.
Pembahasan PPKM Darurat dibahas usai jumlah kasus di Indonesia terus naik secara eksponensial. Jumlah keterisian rumah sakit juga terus meningkat.
Seperti kondisi di Jakarta Barat. Dicontohkan Kepala Negara dengan menampilkan peta persebaran zona merah yang mendominasi wilayah Jakarta Barat.
Jika jadi melaksanakan PPKM Mikro Darurat, tentu saja dengan berbagai pertimbangan sangat kompromi, termasuk tetap membangkitkan perdagangan dan bisnis juga upaya memulihkan perekonomian.
Mengapa? PPKM Mikro Darurat ialah sebuah pilihan paling sulit untuk menyelamatkan warga (dengan memutuskan mata rantai Covid-19) atau menyelamatkan ekonomi dengan tetap kompromi seperti saat ini atau lebih diintervensi dengan kebijakan lebih disiplin lagi.
Tetapi pada rapat terbatas (ratus) direncanakan kebijakan ini, pemerintah bakal menutup semua restoran dan mal secara penuh. Begitu pula dengan perkantoran, dimana akan diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.
Tentu saja semua pihak wajib dengan sabar menunggu, dan pemerintah dengan berbagai pertimbangan sangat matang pasti sudah menghitung pengaruh terhadap PPKM Mikro Darurat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
darurat diartikanb (1). keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera: dalam keadaan — Pemerintah harus dapat bertindak cepat untuk mengatasi keadaan.
(2). Keadaan terpaksa: dalam keadaan — Pemerintah dapat segera memutuskan tindakan yang tepat; dan (3). Keadaan sementara: mereka ditampung dalam suatu bangunan.
PPKM Mikro Darurat seperti apa? Kita tunggu dengan harapan tetap memberikan semangat bangkit dari berbagai keterpurukan akibat tekanan pada masa pandemi Covid-19 ini.
Daftar rencana provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan PPKM Mikro Darurat;
Banten
1. Tangerang Selatan
2. Kota Tangerang
Jawa Barat
1. Purwakarta
2. Kota Sukabumi
3. Kota Depok
4. Kota Cirebon
5. Kota Cimahi
6. Kota Bogor
7. Kota Bekasi
8. Kota Banjar
9. Kota Bandung
10. Karawang
11. Bekasi
DKI Jakarta
1. Jakarta Barat
2. Jakarta Timur
3. Jakarta Selatan
4. Jakarta Utara
5. Jakarta Pusat
Jawa Tengah
1. Sukoharjo
2. Rembang
3. Pati
4. Kudus
5. Kota Tegal
6. Kota Surakarta
7. Kota Semarang
8. Kota Salatiga
9. Kota Magelang
10. Klaten
11. Kebumen
12. Grobogan
13. Banyumas
Daerah Istimewa
Yogyakart
1. Sleman
2. Kota Yogyakarta
3. Bantul
Jawa Timur
1. Tulungagung
2. Sidoarjo
3. Madiun
4. Lamongan
5. Kota Surabaya
6. Kota Mojokerto
7. Kota Malang
8. Kota Madiun
9. Kota Kediri
10. Kota Blitar