Partai Politik Lebih Baik Bantu Masyarakat Beri Kepastian, dan Kontrol Pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Covid-19
Jungkir balik penanganan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) karena di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Jogjakarta dan sejumlah daerah tiba-tiba kasus melambung tinggi.
Daerah-daerah penyanggah dan kabupaten seperti Sidoarjo, Bekasi, Bogor, Gresik, Malang, Ngawi, Ponorogo, Bangkalan mengalami peningkatan kasus hingga status wilayah menjadi zona merah dan zona oranye (mengkhawatirkan karena rumah sakit penuh dan lain-lain).
Menghadapi berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan campur aduk karena perkembangan peningkatan Covid-19 dengan varian baru virus delta, benar-benar mengagetkan dan membuat suasana berubah kembali seperti masa (Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan sejumlah pengamat dan pakar kesehatan, juga tokoh masyarakat, menganjurkan mengubah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) menjadi PSBB seperti dulu.
Tentu saja konsekuensi PSBB kalau diberlakukan kembali ekonomi akan mengalami “kelumpuhan” karena lebih ketat dan sudah tidak adalagi aktifitas atau kegiatan apapun.
Sementara dengan PPKM Mikro sebagai uji coba melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis, sesuai dengan status zona (merah, oranye, kuning, dan hijau) di wilayah masing-masing.
Bahkan kegiatan pembelajaran daring (dalam jaringan) dapat dipadukan bersama luring (luar jaringan). Dan tidak tertutup kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM).
Pro kontra berbagai persoalan belum mampu diselesaikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusulkan pemerintah segera membuat rumah sakit darurat untuk pasien penderita Covid-19. Dengan pertimbangan di beberapa daerah BOR rumah sakit sudah melebihi kapasitas.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, meminta pemerintah memprioritaskan membuka RS darurat karena peningkatan jumlah kasus terinfeksi positif Covid-19 di beberapa daerah terus meningkat signifikan.
Bahkan menyaran kompleks olahraga dan gedung pemerintah untuk kegiatan pelatihan-pelatihan diubah fungsi menjadi RS darurat. Sebab RS yang ada saat ini termasuk Wisma Atlet pasien sudah antre. Bahkan menginap di luar gedung perawatan.
