Sabtu, 31 Juli 2021
24 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanDana Otsus Papua Disarankan Selama 20 Tahun ke Depan

    Dana Otsus Papua Disarankan Selama 20 Tahun ke Depan

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otonomi Khusus Papua kembali melakukan rapat dengan Mendagri Tito Karnavian membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    Usulan DIM sebut Tito, terkait urgensi Revisi UU Otsus Papua yang harus dilanjutkan 20 tahun ke depan. Dengan porsi anggaran Papua 63 persen dan Papua Barat 52 persen dari APBD, serta menaikkan anggaran 2.25 persen.

    “Provinsi Papua dana Otsusnya 63 persen, dan Provinsi Papua Barat 52 persen, selama 20 tahun postur APBD masih banyak bergantung transfer pusat, dan porsi dana Otsus besar dalam APBD, sehingga disarankan untuk dilanjutkan selama 20 tahun ke depan,” ungkap Tito di Gedung DPR, Kamis (17/6/2021).

    Baca juga :  Pengurusan Layanan Adminduk Tidak Perlu Sertakan Sertifikat Vaksinasi Covid

    Selain itu, lanjutnya, besaran dana Otsus perlu ditambah yang semula 2 persen menjadi 2.25 persen, untuk pembangunan dan kesejahteraan.

    Anggota Pansus RUU Otsus Papua, Agun Gunandjar Sudarsa mendorong pemekaran daerah di Papua, untuk menambah anggaran dan mengurangi beban Kota/ Kabupaten yang hanya di bawah 2 provinsi.

    Politisi dari Fraksi Golkar menyebut konflik di Papua dapat diselesaikan dengan kesejahteraan.

    “Kaltara jadi karena nekat, 30 Oktober 2012, termasuk Raja Ampat. Kalau Papua, jumlah provinsi kita jangan 34, kalau perlu 104 provinsi, maka uang ada di rakyat,” ujar Agun.

    Pansus RUU Otsus Papua juga meminta Menkumham dan Menkeu agar hadir dalam rapat pembahasan, agar pembahasan DIM dapat diselesaikan untuk mengejar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly Aljufri
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan