“Sisanya ada yang izinnya masih proses, ada pula yang belum keluar karena masih ada yang harus diperbaiki. Saat ini masih terus berjalan, sehingga ke depan hukumnya wajib bagi seluruh gedung mendapat rekomendasi,” urainya.
Tidak hanya itu, ia menyebut akan terus berinovasi terutama bagi penanggulangan kebakaran di tingkat perumahan padat penduduk. Bahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa opsi dan alternatif.
Rencananya ke depan, seperti penyiapan kendaraan roda dua yang ada tempat airnya. “Lalu kemudian, bisa diserahkan ke LPMK karena sebagai penanganan pertama,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebakaran (PMK) Kota Surabaya Dedik Irianto menambahkan, fokus utama setelah pengesahan Raperda yang telah diperbarui itu, adalah menyelesaikan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK).
“Dari situ, baru akan diketahui apa saja yang harus dilengkapi. Apakah kurang pos atau kurang prasarananya dan sebagainya, semua nanti sesuai dengan arahan dan petunjuk wali kota,” jelas dia.
Sisi lain, Dedik memastikan tingkat kebakaran di Kota Pahlawan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan.
Dia merinci, kasus kebakaran yang terjadi di tahun 2019 sebanyak 944 kejadian. Untuk tahun 2020 turun menjadi 694 kasus.
“Penurunannya sekitar 30 persen. Apalagi tahun ini juga terlihat turun. Semoga ke depan kasus kebakaran di Surabaya semakin dapat ditekan,” harapnya. ***
