Senin, 21 Juni 2021
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaRatusan Bangunan Bertingkat di Surabaya tak Berizin

    Ratusan Bangunan Bertingkat di Surabaya tak Berizin

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Setiap bangunan tinggi yang berdiri di Kota Surabaya, harus memiliki rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (2/6/2021).

    Eri menyampaikan tanggapan dan atau jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

    Menurut Eri, sebagian pertanyaan fraksi terkait Raperda Pencegahan Penanggulangan Kebakaran sudah terjawab.

    “Selanjutnya ada beberapa pertanyaan fraksi yang akan kita sampaikan setelah pembentukan Pansus ini,” katanya seusai paripurna.

    Dia berharap ketika Raperda ini selesai maka, penanganan kebakaran di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi setiap tahunnya.

    Baca juga :  Ini Kado Eri untuk Persebaya, 'Song for Pride' di Traffic Light

    Selain itu, Eri juga  menjelaskan, setiap bangunan tinggi bertingkat yang berdiri di Kota Pahlawan harus memiliki rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

    Menurutnya, ada sekitar 380 bangunan tinggi atau gedung pencakar langit. Dari angka itu 75 persen di antaranya telah mengantongi izin.

    “Sisanya ada yang izinnya masih proses, ada pula yang belum keluar karena masih ada yang harus diperbaiki. Saat ini masih terus berjalan, sehingga ke depan hukumnya wajib bagi seluruh gedung mendapat rekomendasi,” urainya.

    Tidak hanya itu, ia menyebut akan terus berinovasi terutama bagi penanggulangan kebakaran di tingkat perumahan padat penduduk. Bahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa opsi dan alternatif.

    Baca juga :  Penyekatan Suramadu Bukan Diskriminasi, Justru Kepedulian Surabaya untuk Warga Madura

    Rencananya ke depan, seperti penyiapan kendaraan roda dua yang ada tempat airnya. “Lalu kemudian, bisa diserahkan ke LPMK karena sebagai penanganan pertama,” jelasnya.

    Kepala Dinas Kebakaran (PMK) Kota Surabaya Dedik Irianto menambahkan, fokus utama setelah pengesahan Raperda yang telah diperbarui itu, adalah menyelesaikan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK).

    “Dari situ, baru akan diketahui apa saja yang harus dilengkapi. Apakah kurang pos atau kurang prasarananya dan sebagainya,  semua nanti sesuai dengan arahan dan petunjuk wali kota,” jelas dia.

    Sisi lain, Dedik memastikan tingkat kebakaran di Kota Pahlawan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan.

    Dia merinci, kasus kebakaran yang terjadi di tahun 2019 sebanyak 944 kejadian. Untuk tahun 2020 turun menjadi 694 kasus.

    Baca juga :  Komitmen Surabaya Bantu Posko Penyekatan Pemkab Bangkalan

    “Penurunannya sekitar 30 persen. Apalagi tahun ini juga terlihat turun. Semoga ke depan kasus kebakaran di Surabaya semakin dapat ditekan,” harapnya. ***

    Reporter : Wetly
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan