Selasa, 22 Juni 2021
31 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaMomen HJKS, Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB

    Momen HJKS, Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya menghapuskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-728. Penghapusan denda atau sanksi ini mulai berlaku sejak 1 April hingga 30 Juni 2021.

    Pembebasan denda tersebut, sudah tertuang dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Kota Surabaya tahun 2021 dalam rangka HJKS ke-728.

    Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Rachmad Basari, mengatakan, sebenarnya pembebasan denda pada saat HJKS merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada warga secara rutin. Namun karena saat ini kondisinya pandemi Covid-19, maka, pemkot melakukan relaksasi dengan memperpanjang masa pembebasan denda. Biasanya pembebasan denda diberlakukan selama satu bulan saja, kini diperpanjang menjadi menjadi tiga bulan.

    Baca juga :  Di Untag, Cak Ji Minta Anak Muda Jangan Lupakan Sejarah

    “Karena ini berkaitan dengan Covid akhirnya, tempo atau waktunya diperpanjang tujuannya untuk mendongkrak ekonomi. Jadi kami berlakukan selama tiga bulan. Untuk pembebasan denda tunggakannya dimulai dari tahun 1994 – 2021,” kata Rachmad Basari, Rabu (7/4/2021).

    Ia optimistis, jika tahun 2021 target tercapainya lebih besar dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebab, pergerakan pemulihan ekonomi cukup melaju dari pada 2020 saat pertama pandemi.

    “Jadi kami optimistis lebih tinggi dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita akan semakin masif menyosialisasikan kepada warga,” ujarnya.

    Informasi serta sosialisasi pembebasan denda itu terus digalakkan. Dia menghitung ada sedikitnya 15 mobil pajak yang setiap hari keliling di kantor kelurahan untuk melayani warga membayar pajak.

    Baca juga :  Temui Gubernur, Eri Sampaikan Aspirasi Warga Madura  

    “Kami juga sudah komunikasi dengan UPT kami dan meminta warga untuk saling menginformasikan. Jadi saling membagikan informasi supaya semakin masif,” katanya.

    Besari menghitung, data tunggakan dan pajak pokok yang terekam sejak tahun 1994 – 2021 mencapai Rp 1 triliun. Oleh sebab itu, dia menargetkan tahun 2021 angka yang terealisasi berjumlah Rp 1,3 triliun.

    “Nah, sampai dengan hari ini sudah masuk Rp 205 miliar atau 14,81 persen,” ungkapnya.

    Harapannya, program pembebasan atau penghapusan denda PBB ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Surabaya. Sebab, jika periode program ini berakhir pada 30 Juni 2021, maka denda itu tetap harus dibayarkan sesuai dengan peraturan semula.

    Baca juga :  Ini Kado Eri untuk Persebaya, 'Song for Pride' di Traffic Light

    “Karena pemberian pembebasan denda itu, secara aturan diperbolehkan pada momen tertentu seperti HJKS atau menyambut hari pahlawan. Jadi monggo warga Surabaya manfaatkan sebaik mungkin pembebasan denda PBB, jangan lupa informasikan kepada saudara, tetangga maupun kerabat,” ulasnya. (wt)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan