Kamis, 23 September 2021
28 C
Surabaya
More
    Jawa TimurPasuruanPenerima BOP Hibah Kemenag Buka Suara

    Penerima BOP Hibah Kemenag Buka Suara

    PASURUAN (Warta Transparansi.com) –  Gaung dugaan tindak pidana pungli atas bantuan BOP Pesantren, TPQ dan Madin di Kota dan Kabupaten Pasuruan semakin menggema. Hal ini diketahui setelah adanya pemberitaan dari salah satu media lokal Pasuruan, terus mengupas tuntas atas dugaan pemotongn bantuan hibah (BOP) dari Kemenag RI.

    Seperti yang hasil kutipan jurnalis Warta Bromo (Saad Asnawi), pada pokoknya telah menemukan beberapa testimoni atau wawancara dari sejumlah narasumber penerima bantuan hibah tersebut.

    “Betul, sekitar tiga minggu yang lalu. Saya ingatnya hari Jumat,” kata Gus Fauzi, pengasuh Ponpes Roudlotul Hasanah, Kota Pasuruan, tengah pekan lalu.Sebagai salah satu penerima BOP madin, Gus Fauzi mengaku banyak dicecar pertanyaan seputar bantuan yang diterimanya. Termasuk, adanya pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    “Ya saya sampaikan apa adanya. Mulai dari awal bagaimana bantuan itu cair, sampai potongan-potongan itu,” jelas Gus Fauzi. Demi kebaikan bersama, pihaknya pun menyarankan koleganya yang lain buka-bukan. “Tak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kalau dipotong ya bilang saja dipotong karena ini masalah serius”

    Tak hanya sampai disitu saja, dalam chatingan WAG Save Pasuruan yang beranggotakan pejabat executif,legislatif, yudikatif, pegiat sosial (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan jurnalis Pasuruan. Terdapat kiriman daftar lembaga pendidikan (Pesantren,TPQ dan Madin) penerima dana bantuan hibah yang dimaksud.

    Menanggapi hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh Lujeng Sudarto inisiator pengungkapan dugaan BOP Kemenag RI tahun anggaran 2020, mengatakan,” sejatinya bukti kwitansi pemotongan jelas tidak akan ada, tapi sejumlah pengakuan dari para penerima bantuan yang dipotong oleh “oknum” bisa menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan,”ujarnya.

    ” Sekali bahwa pemotongan dana bantuan yang diterimakan oleh lembaga pendidikan (Ponpes,TPQ dan Madin), tersistematis dan masif. Tentunya hal ini tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan Islam semata, pasti ada praktek yang sama pada lembaga pendidikan lainnya (non Islam). Dengan adanya temuan ini, pihaknya meminta agar pihak APH (Aparatur Penegak Hukum) khususnya penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kab.Pasuruan bekerja keras, untuk memberi rasa keadilan dimasa pandemi covid-19,”pungkasnya.

    Dilain tempat, saat hal ini coba dipertanyakan pada Kasi Intel Kejaro Kab.Pasuruan Jemmy Sandra melalui sambungan telepon selularnya, Senin (22/2/2021)

    ” Kami sudah sepekan ini telah melalukan Pulbaket dan Puldata atas dugaan tindak pidana pungli BOP lembaga pendidika (Ponpes,TPQ, Madin) itu. Setelah semuanya selesai, maka sesuai prosedur yang ada segera kami limpahkan pada penyidik seksi pidana khusus (pidsus).

    Untuk itu kami meminta pada seluruh rekan-rekan, agar sedikit bersama serta memberi kami waktu guna membongkar kasus ini,” pungkas Jaksa Intel asal ranah minang ini.

    Sementara itu, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5314 Tahun 2020, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya. (hen)

    Reporter : Henry Sulfianto
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan