“Kita minta segera dipercepat. Yang jelas Plt itu hanya dua kali tiga bulan. Kalau ada pejabat yang eselonnya setingkat bisa segera dipindahkan untuk persiapan mengisi jabatan 17 kepala OPD yang kosong. Seleksinya, tentunya harus terbuka (lelang) dan menunggu surat kepanitiaan dari atas,” kata dia.
Selain menyangkut persoalan banyaknya jabatan kepala OPD yang kosong, lanjut politisi asal Partai Golkar, pihaknya juga mengundang mengundang Kabiro Hukum dan Kepala Bakesbangpol Pemprov Jatim terkait target penyelesaian Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Raperda tentang Ormas.
“Dalam waktu dekat kami juga aka mengundang Sekdaprov Jatim terkait persoalan percepatan penanganan Covid-19 di Jatim,” ungkap mantan Pangdam Bukit Barisan ini. (sr/min)
