SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Banyaknya jabatan eselon ll (setingkat kepala dinas/OPD-Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Jawa Timur yang lowong menjadi sorotan Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Jawa Timur.
Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio, ketua komisi A DPRD Jawa Timur mengatakan, kekosongan 17 pejabat eselon ll bisa menghambat kinerja Pemprov. Apalagi dari jumlah tersebut ada yang lebih dari enam bulan. Padahal harusnya masa jabatan Plt tidak lebih dari enam bulan atau 2 kali tiga bulan.
Namun laporan yang kami terima ada beberapa kepala OPD yang lowong lebih dari 6 bulan, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja Pemprov Jatim untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ungkap Istu di kantornya, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (4/2/2021).
“Kita minta segera dipercepat. Yang jelas Plt itu hanya dua kali tiga bulan. Kalau ada pejabat yang eselonnya setingkat bisa segera dipindahkan untuk persiapan mengisi jabatan 17 kepala OPD yang kosong. Seleksinya, tentunya harus terbuka (lelang) dan menunggu surat kepanitiaan dari atas,” kata dia.
Selain menyangkut persoalan banyaknya jabatan kepala OPD yang kosong, lanjut politisi asal Partai Golkar, pihaknya juga mengundang mengundang Kabiro Hukum dan Kepala Bakesbangpol Pemprov Jatim terkait target penyelesaian Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Raperda tentang Ormas.
“Dalam waktu dekat kami juga aka mengundang Sekdaprov Jatim terkait persoalan percepatan penanganan Covid-19 di Jatim,” ungkap mantan Pangdam Bukit Barisan ini. (sr/min)