JAKARTA (WartaTransparansi.com) –Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya pelbagai sektor ekonomi dalam negeri, tidak terkecuali sektor properti. Padahal sektor ini mampu mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).
Terlebih sektor ini juga menjadi penggerak bagi sekitar 175 industri terkait.
Untuk itu, DPD RI, melalui Komite IV, secara khusus menggelar Focus Group Discussion (FGD) DPD RI dengan tema ‘Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan’, yang digelar kombinasi online dan offline, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/12/2020).
FGD tersebut mempertemukan semua stakeholder terkait. Mulai Wakil Presiden Republ;ik Indonesia, Ketua DPD RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi Himbara (Himpunan Bank Negara), dan DPP Real Estate Indonesia (REI).
Wapres RI KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Sehingga dukungan lingkungan sehat memiliki peran penting dalam tumbuh kembang dan pembentukan karakter mereka.
“Oleh sebab itu pembangunan perumahan yang baik, tidak hanya penting bagi ekonomi tetapi juga mampu membantu membentuk karakter bangsa. Dukungan semua pihak terhadap sektor perumahan tak pernah surut dilaksanakan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan,” ujar Ma’ruf Amin.
Ketua Komisi IV DPD RI Sukiryanto mengungkapkan bahwa di era pandemi, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Namun hal tersebut masih belum cukup dan perlu ditingkatkan di tahun depan.
Beberapa program yang menurutnya perlu ditingkatkan adalah program subsidi kredit kepemilikan rumah, subsidi uang muka, hingga bantuan stimulus swadaya. Selain itu, peningkatan kuota KPR, FLPP dan SSB juga harus dilakukan. “Upaya ini sekaligus untuk menekan backlog atau kekurangan hunian yang saat ini telah mencapai 11 juta sampai 12 juta unit,” ujar Sukiryanto.
Agar serapan bisa maksimal, ia berharap kuota pembiayaan perumahan subsidi tidak hanya diberikan dan difokuskan kepada perbankan plat merah besar, tetapi juga untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Karena BPD dianggap lebih mengerti tentang keinginan dan kondisi di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Totok Lusida mengungkapkan, ada beberapa catatan yang menjadi usulan DPP REI kepada pemerintah agar besaran backlog perumahan sebanyak 13 juta unit bisa dikejar.
