Senin, 22 Juli 2024
23 C
Surabaya
More
    OpiniTajukTakdir dan Amanat Bernegara, Whisnu Plt Wali Kota Surabaya

    Takdir dan Amanat Bernegara, Whisnu Plt Wali Kota Surabaya

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi.com

    Berdasarkan radiogram dari Kementerian Dalam Negeri nomor 131.35/7002/OTDA,
    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Perintah bernomor 131/1143/011.2/2020 tertanggal 23 Desember 2020.

    Surat Perintah di atas sebagaimana telah dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tanggal 24 Desember. Memerintahkan Whisnu Sakti Buana dari jabatan Wakil Wali Kota Surabaya, resmi menjadi Plt Wali Kota Surabaya, per hari ini, Kamis (24/12).

    Radiogram tersebut, merujuk pada Pasal 78 ayat 2 huruf (g) yang menyebutkan bahwa kepala daerah diberhentikan karena diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a pun disebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

    Diketahui, kepala daerah dengan status pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    Sebagaimana Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menegaskan bahwa seorang Plt dilarang:
    a. melakukan mutasi pegawai;
    b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
    c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
    d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

    Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah yang ikut pilkada.

    Pada Pasal 9 Permendagri itu, wewenang pejabat pelaksana tugas tidak lagi sekadar melaksanakan tugas rutin pemerintahan seperti dalam UU Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 49 Tahun 2008. Tetapi melebar pada hal-hal kebijakan strategis yang semestinya menjadi kewenangan pejabat definitif.

    Pasal 9 Ayat (1) Permendagri menyatakan:
    Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
    d. menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
    e. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

    Dan pada ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali Kota bertanggung jawab kepada Menteri.

    Wakil Wali Kota Surabaya, Wishnu Sakti Buana resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini yang diangkat menjadi Menteri Sosial.

    Dan perintah kedua, segera menyelenggarakan rapat paripurna tentang usul pemberhentian Wali Kota Surabaya dan usulan mengangkat Wakil Wali Kota Surabaya sebagai Wali Kota Surabaya.

    Selamat atas tugas baru sekaligus sebagai amanat baru, menjabat Wali Kota Surabaya walaupun hanya dalam waktu tidak kurang dari 2 bulan, semoga putra mantan Sekjen PDIP dan pejuang partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, Ir Sutjipto, memegang teguh amanat dan jabatan mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

    Mengingat Plt Wali Kota merupakan amanat bernegara, dan suratan takdir bahwa Whisnu diberi amanat menjadi Wali Kota, guna mengabdi kepada kepada bangsa dan negara. (*)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan