Senin, 12 April 2021
26 C
Surabaya
More
    Jawa TimurPasuruanBikin Aplikasi Fiktif, Kantor Kominfo Di Geledah Kejari Pasuruan

    Bikin Aplikasi Fiktif, Kantor Kominfo Di Geledah Kejari Pasuruan

    (Wartatransparansi.com) – Setelah dinyatakan tak menerima DID (Dana Intensif Daerah) dari pemerintahan pusat tahun anggaran 2021, lantaran tidak menerima predikat (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK () RI.

    Pemkot Pasuruan, tercoreng akibat digeledahnya salah satu OPD yakni Kantor Diskominfo oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan Kota pada Senin(1/12/).

    Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Kejari Kota Pasuruan tersebut, menindaklanjuti temuan kebocoran anggaran dari (BPK) tahun anggaran 2019.

    Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Maryadi Idam Khalid pada keterangannya, Selasa (2/12/2020).

    “Penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi dokumen sebagai alat bukti. Menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP-BPK) tahun anggaran 2019. Terdapat dugaan penyimpangan dalam proyek aplikasi Diskominfo. Ada lima aplikasi yang kami duga fiktif dan masuk dalam satu rekening anggaran.

    Baca juga :  Awas 2 Kasus Korupsi, Dalam Bidikan Kejari Kab.Pasuruan

    Kelima sistem aplikasi tersebut yakni sistem perhitungan suara di , sistem pengawasan daerah, sistem informasi data statistik, sistem informasi managemen pertanian untuk Dinas Pertanian dan sistem informasi managemen pada Dinas Perikanan. Dimana sistem aplikasi itu seharusnya dipecah-pecah dan tidak dijadikan satu. Sementara dalam setiap sistem aplikasi itu sendiri dianggarkan Rp.75juta dengan total untuk kelima aplikasi Rp.375juta,” ujarnya.

    Reporter : Henry Sulfianto
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    Komentar

    guest
    0 Komentar
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan