Dalam pembentukan itu, PP PBFI memang secara lisan memberi mandat kepada KONI Jawa Timur untuk terlibat dalam pembentukan pengurus Pengprov PBFI Jawa Timur, namun surat tersebut baru diberikan pada hari H (13 Oktober 2020) pukul 12.00 WIB ketika pembentukan sudah berlangsung.
“Tidak hanya terlambat, dalam surat tersebut banyak unsur kesalahan yang membuat KONI Jawa Timur tidak memenuhi permohonan yang ada. Jadi kita tidak tahu menahu dengan kegiatan itu, kita sama sekali tidak terlibat kemarin. Tapi kan tidak boleh kita begitu. Semua aktivitas cabor harus mendapat rekomendasi KONI,” imbuh Nabil.
Pemilihan nama Kurniawansyah sebagai Ketua Pengprov PBFI Jawa Timur juga menyalahi aturan. Ia saat ini masih dalam sanksi empat tahun akibat kasus doping saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat. Sanksi itu dijatuhkan kepada Kurniawansyah setelah bandingnya ditolak oleh Dewan Disiplin Anti Doping Kemenpora Republik Indonesia, pada Februari 2017 lalu. Sanksi Kurniawansyah baru berakhir pada 2021 mendatang.
Nabil menyebut KONI Jawa Timur akan melakukan koordinasi PP PBFI terkait dengan kepengurusan Pengprov PBFI Jawa Timur yang telah terbentuk secara sepihak tersebut untuk dilakukan pembenahan. (SR/MT)
