Jumat, 19 Juli 2024
31 C
Surabaya
More
    OpiniTajuk21 Tahun UU Pers “Merdeka atau Mati”

    21 Tahun UU Pers “Merdeka atau Mati”

    Oleh : Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    a : bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

    b : bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

    c : bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

    d : bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

    e : bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

    f : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

    Baca juga :  Ketika Pers Diguncang “Wartawan Judi Online”

    Enam poin alinea di atas adalah konsideran
    Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, resmi telah disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Republik Indonesia, Bacharudin Jusuf Habibie.

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999, dengan penguatan Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, Muladi.

    Hari ini, 23 September 2020, ialah sebuah peringatan bahwa UU Pers sudah diundangkan 21 tahun, dan hingga detik belum ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, “mengintervensi”.

    Kekuatan UU Pers sesuai keinginan tokoh pers bahwa independensi pers, kemerdekaan pers, biarlah berjalan sesuai dengan hati nurani,
    karena tidak ada aturan apa-apa dibuat pemerintah, kecuali Peraturan Dewan Pers sebagai penguatan atau aturan baru karena tidak ada pasal dan penjelasan seperti Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Penulisan Ramah Anak.

    Tetapi, 21 tahun kemerdekaan pers diberikan kepada seluruh insan pers, selama periode 5 Presiden (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo), pers justru semakin meninggalkan cita-cita luhur sebagaimana dituangkan dalam konsideran di atas.

    Pera sudah berubah menjadi kehidupan bisnis terselubung, bahkan jauh dari kemerdekaan pers dengan cita rasa dan nilai perjuangan mampu mengubah tatanan kebobrokan dan kekuasaan membabi buta menjadi kekuasaan berbudi pekerti luhur.

    Baca juga :  Ketika Pers Diguncang “Wartawan Judi Online”

    Kondisi pers seperti sekarang ini, apalagi antar insan pers (apalagi berbeda bendera organisasi) saling “mematikan”. Bukan saling membangun kekuatan dan menguatkan. Sehingga kemerdekaan pers menjadi tanda tanya besar. Masihkah pers merdeka atau sesungguhnya sudah mati, tetapi hanya sekedar memberi janji dan mengumbar informasi.

    Pers hebat bermartabat menjadi media perjuangan bersama rakyat dan umat, mengubah berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara “kurang sehat”, semakin langka dan hampir punah. Inilah menjadi pertanyaan “Pers Merdeka atau Mati”. Pers masih merdeka atau sudah mati.

    Padahal, Peranam Pers sebagaimana tertuang pada pasal 2-7 UU Pers sudah jelas dan tegas. Bahkan begitu mulia; “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

    Pada pasal 3 lebih menjanjikan sebagai sebuah alat perjuangan sepanjang masa; (1) “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
    (2). Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi .

    Bahkan pasal 4 memberikan jaminan ;
    (1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
    (2). Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
    (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
    (4). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

    Baca juga :  Ketika Pers Diguncang “Wartawan Judi Online”

    Pasal 5 mengamanatkan;
    (1) “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.
    (2). Pers wajib melayani Hak Jawab.
    (3). Pers wajib melayani Hak Tolak.

    Peranan paling penting sebagai pers nasional;
    Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
    a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
    b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
    c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
    d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
    e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

    Hari ini, tanggal 23 September 2020, pers masih sulit memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kritik konstruktif, dan koreksi terhadap kekuasaan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Demikian juga harapan mencontohkan demokrasi sejati dan mewujudkan supremasi hukum. Pers sudah tidak lagi mensejajarkan dengan pemerintahan, termasuk melakukan koreski dan kritik serta masukan atas bebarapa penyimpangan dan ketidakwajaran.

    Pers terkesan hanya menyuarakan penguasa dan mereka yang berdaya. Pers membiarkan mereka yang teraniaya dan terluka, bahkan terdhalimi. Inilah sesungguhnya kegundahan terhadap pers? Masihkan Merdeka atau (sudah lama) Mati. (@)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan