Oleh : Edi Sudarjat (Analis Politik & Media)

Keliru mendengarkan “pembisik” politik, bisa berakibat fatal. Kali ini tampaknya terjadi pada Ketua Bidang Politik dan Keamanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, yang menyatakan, “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” Rabu (2/9/2020).

Kalimat ini segera menuai kecaman keras, baik di media massa dan media sosial, terutama dari warga Sumatera Barat (Sumbar). Wajarlah, karena kenyataannya, Sumbar melahirkan sejumlah pendiri bangsa Indonesia, sekaligus anggota Panitia Sembilan yang merumuskan Pancasila, yakni M. Hatta dan M. Yamin.

Mari kita bahas mengapa kekeliruan ini bisa terjadi dan bagaimana agenda ke depan putri Presiden Kelima RI ini?

Pertama, boleh jadi “pembisik” atau tenaga ahli atau penasihat politik Puan Maharani tidak memberikan masukan yang tepat. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tentu Puan memiliki lima tenaga ahli yang disediakan DPR.

Lazimnya, tenaga ahli itu yang menyusun naskah pidato atau pernyataan politik sang Ketua. Setidaknya, ia memberi masukan atau menyiapkan panduan (bisa berbentuk kartu bantu) untuk sang Ketua di kala hendak berbicara di depan publik. Dengan demikian, Ketua DPR terhindar dari kekeliruan, sekaligus meraih tanggapan positif dari publik.

Sebelum menjabat Ketua DPR, di “lingkaran satu” Puan Maharani ada seorang tenaga ahli yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu sejarah dan advertising-marketing (tidak dapat disebutkan namanya). Tenaga ahli seperti ini niscaya dapat menghindarkan Puan dari kekeliruan yang terjadi soal Sumbar dan menyiapkan strategi pemberitaan yang baik.

Di masa menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014–2019), pernyataan Puan Maharani jarang menimbulkan kontroversi, kendati kinerjanya juga kurang sekali diketahui publik.

Kedua, boleh jadi tenaga ahli yang telah lama mendampingi Puan tidak lagi berada di sampingnya, sehingga ia tidak menerima masukan yang pas.

Ketiga, bisa juga Puan tidak meminta atau enggan menerima masukan dari tenaga ahlinya; baik yang lama maupun yang baru.

Setelah ketiga kemungkinan di atas dapat dipastikan, niscaya dengan mudah dapat diperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Masalah yang tak kalah penting bagi Puan Maharani adalah bagaimana posisinya pada pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Apakah ia akan didorong PDIP sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres)?

Jika iya, sebagaimana kabar yang beredar, maka ia harus meningkatkan kinerjanya di mata publik.

Kemudian kinerja itu harus disebarluaskan, agar publik mengetahui dan memberi penilaian positif. Sebab, bisa saja seseorang sudah memiliki kinerja baik, namun tidak terpublikasikan, hingga ia tidak memperoleh penilaian apapun.

Dari survei ke survei, elektabilitas Puan sebagai capres tidak pernah tinggi. Posisinya berada di urutan kesepuluh ke atas. Artinya, ia mesti mesti bekerja sangat keras untuk menunjukkan kinerjanya, plus menjalankan strategi public relations (ini adalah bahasa halus dari kampanye terselubung) yang jitu.

Dalam komunikasi politik, setiap hari adalah kampanye (terang-terangan atau terselubung). Tokoh politik setiap hari mesti memproduksi berita positif, seperti orang menabung uang. “Tabungannya” tiap hari harus bertambah, hingga mencukupi ketika akan digunakan.

Kalau ia tidak “menabung”, malah “mengutang” (dengan memproduksi berita negatif), maka “modalnya” tidak akan pernah cukup. Dengan kata, lain si tokoh politik itu sangat sulit menduduki posisi tertinggi.

Soal inilah yang mesti dipikirkan benar oleh Puan Maharani dan pihak-pihak yang ingin mendorongnya ke kursi Presiden atau Wakil Presiden.***