SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa khususnya dalam mengelola keuangan dengan meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) patut diapresiasi. Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jawa Timur Kodrat Sunyoto mengaku senang WTP dapat diraih, bahkan dipertahakan hingga kali ke 9.
Meski begitu raihan WTP tesebut diharapkan dapat mendorong seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemprov Jawa Timur bekerja leih baik lagi dan menunjukan Gubernur Khofifah mampu meneruskan tradisi pendahulunya.
“Ya, saya mengapresiasi karena anggaran APBD penggunaanya bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Kodrat Sunyoto, anggota DPRD Jawa Timur tiga periode di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (18/6/2020).
Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura Surabaya.
“BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun 2019. Keberhasilan ini, kata Kodrat, menunjukkan bahwa komitmen dan upaya nyata baik dari DPRD Jatim dan pihak manajemen Pemprov Jatim untuk terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
Meski penyampaian dari BPK RI Prof Bahrullah Akbar secara virtual, lanjut Kodrat proses penghargaan tersebut berjalan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Menjawab WartaTransparansi.com Kodrat menyatakan, untuk mendapatkan predikat opini WTP diakuinya memang tidak mudah. Ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan transparan.
“Kami terus berharap Pemprov Jatim mempertahankan atas raihan Opini WTP ini. Jangan sampai lengah dan kendor dalam mengelola keuangan. APBD itu asalnya dari rakyat sehingga penggunaan harus betul betul sesuai dengan peruntukannya ,” tegas wakil Ketua bidang kaderisasi Golkar Jawa Timur itu.
Sementara itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI dan juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jatim. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan.
Dia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.
“Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi lJatim. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan danprogram yang pro rakyat,” kata Khofifah.
Penyerahan dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Jatim dengan dihadiri pimpinan DPRD Jawa Timur, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim. (min)