Gubernur kata Sumardi sudah membuat jaring pengamanan dengan mendirikan posko Covid-19 yang didalamnya ada tim kesehatan, ada kamanan polisi dan TNI, relawan kesehatan. Ada dapur umum dan lainya.
Ia menginginkan hendaknya semua dalam satu komando, dan yang di bawah komando tidak membuat aturan sendiri sendiri.
Dengan tegas Sumardi mengatakan penanganan pandemi Covid-19, Gubernur Jawa Timur telah melakukan koordinasi serta mengambil langkah-langkah yang tepat, dan seharusnya itu diikuti atau dilaksanakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
Dikatakan, Gubernur dan Walikota jangan disamakan. Gubernur lebih bersifat koordinatif. Sedang bupati/walikota eksekusinya.
Kalau Surabaya dianggap gagal, ya mari sama sama kita mendisiplinkan diri kita sendiri supaya PSBB tahap ll berhasil. Tingginya kasus Corona di Surabaya penanganannya membutuhkan kerja yang sungguh sungguh. Baladhika Karya Jawa Timur juga siap membantu, meski tanpa diajakpun anggota Bladhika Karya sudah melakukan.
Sementara itu Benny Kanggur, ketua BMK Kosgoro 1957 menyatakan sependapat dengan Sumardi, bahwa aksi nyata itu diperlukan. DPRD Kota Surabaya sudah mendorong dan menfasilitasi keperluan anggarannya, tinggal eksekusinya dilapangan. Pihaknya menekankan, Pemkot harus gencar melakukan tracing.
Tracing harus gencar, semua rumah sakit milik Pemkot harus siap mnerima pasien, dan ruang ruang isolasi harus diperbanyak. Masyarakatnya juga harus disiplin. ungkap Benny. (guh)
