Dengan begitu maka apa yang bisa ditangani oleh Pemprov Jawa Timur baik dari sisi relawan maupun kesiapan yang lainya. Khofifah lalu menunjuk soal Sungai di belakang Grahadi. Mestinya Pemprov bisa partisipasi disitu. Juga Sungai di Kediri dan Bojonegoro.
Dijelaskan oleh Khofifah masalah bencana alam dianggap krusial. Kalau bencana itu terjadi di pedesaan maka dampaknya juga pada kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan di Jatim tertinggi untuk Jawa dan sekitar 16,18 kemiskinan itu ada di pedesaan.
Sementara itu Ketua BMKG Pusat Dwikorita Karinawati menjelaskan, dalam kurun waktu sampai April manti BMKG akan memasang 20 alat sensor di Jawa Timur yang di prioritas untuk Malang, Ponorogo, Sumenep, pamekasan dan Surabaya.
Alat sensor ini untuk mengukur kecepatan terjadinya bencana. Tahun 2018, alat sensor mampu mendeteksi 4 sampai 5 menit,lalu 2019 3 sampai 4. Dibanyak negara sudah sampai 3 menit. Namun kecepatan gempa dan tsunami di Maluku sudah 2 menit. (jono)
