JAKARTA – Berkaitan dengan munculnya kasus-kasus besar yang mendera BUMN, Anggota DPR RI Amin AK menyatakan bahwa saat ini adalah momentum yang sangat tepat bagi DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Tak hanya dalam kasus Jiwasraya saja, tetapi juga Pansus Asabri, Pansus Garuda Indonesia, dan Pansus PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.
“Pertimbangannya adalah kasus-kasus yang dialami BUMN tersebut sangat besar dari sisi nilai nominalnya, dan tentu sangat berdampak sistemik. Apapun model penyelesaian yang akan dilakukan maka pasti akan berdampak pada keuangan negara,” ujar Amin di sela-sela Rapat paripurna DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Kenapa perlu dibentuk Pansus, lanjutnya, karena penyelesaian persoalan kasus BUMN tersebut perlu dilakukan secara lintas komisi di DPR. “Bisa jadi, satu BUMN itu berkait dengan dua atau tiga Komisi, bahkan bisa jadi empat komisi (DPR),” terangnya.
Politisi fraksi PKS ini berharap, dalam menjalankan fungsi pengawasnya DPR RI bisa lebih dini mendapatkan informasi apabila ada BUMN yang ‘sakit’ agar segera bersama-sama mencarikan jalan keluarnya.