Senin, 12 April 2021
26 C
Surabaya
More
    Tak BerkategoriKewenangan Kementerian PPPA Ditambah

    Kewenangan Kementerian PPPA Ditambah

    Selama ini, tugas dan fungsi (Tusi) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Namun, ke depan, tusinya sudah bisa melaksanakan implementasi.

    Penambahan wewenang implementasi tersebut, diusulkan Kementerian PPPA dan disetuji dalam Rapat Terbatas tentang Penanganan Kasus Terhadap Anak yang dipimpin , Kamis (9/1/) kemarin.

    “Sesuai arahan presiden, Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diperluas. Tusinya tidak hanya koordinatif saja, tetapi ke depan bisa melaksanakan implementasi,” kata Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Sebelumnya, dalam Ratas yang dipimpin presiden, I Gusti Ayu menyampaikan keterbatasan wewenang PPPA saat berbicara masalah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Karena sesuai Perpres 59/2019 itu, tugas dan fungsi PPPA hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Sementara di sisi lain sebagaimana disampaikan Presiden dalam ratas tersebut, jumlah kasus kekerasan pada anak, baik , kekerasan emosional, kekerasan fisik maupun penelantaran yang dilaporkan oleh sistem pelaporan SIMFONI-PPA selama 2015-2016,  mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    Komentar

    guest
    0 Komentar
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan