JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Ia menyebutkan, ada enam sektor industri yang menggunakan 80% volume gas Indonesia, baik itu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas.
“Artinya ketika porsi gas sangat besar bagi struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus poduk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Ketersediaan Gas Untuk Industri, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Karena itu, meminta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif. Ia memerintahkan agar dilihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah, terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir, di tingkat distributor.
Jokowi juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, apakah ada kendala-kendala di lapangan terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang diinginkan pemerintah.
Menurut Jokowi, mungkin ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, jatah pemerintah 2,2 dollar AS per MMBtu, kalau ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka akan bisa lebih murah. Tapi ia mengingatkan, agar hal ini ditanyakan juga e Menteri Keuangan.
Yang kedua, DMO (Domestic Market Obligation) diberlakukan, sehingga bisa diberikan kepada industri.
