Hal yang menjadi perhatian Bawaslu, menurutnya, yakni pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti pemilih lapas/rutan, pemilih ganda, serta yang berkaitan dengan kampanye yaitu lambatnya penurunan bilboard/baliho yang melanggar, netralitas ASN, dana kampanye serta logistik pemilu.
Kesiapan Infrastruktur
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo selaku Ketua Tim Delegasi Komisi II DPR RI ke Jawa Timur dalam sambutannya mengatakan, kunjungan kerja kali ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan dilatarbelakangi fungsi pengawasan, pelayanan publik, pemanfaatan Dana Desa, administrasi kependudukan, sengketa konflik agraria, dan persiapan pilkada serentak tahun 2020.
“Dalam pengawasan pilkada serentak diperlukan kesiapan dan kesiapan infrastruktur dan netralitas ASN,” sambung Arief.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa seluruh pertanyaan dari anggota agar dijawab secara tertulis baik itu mengenai data pemilih, kepegawaian, dan pengawasan pilkada serentak agar bisa secara komprehensif dapat diketahui masalah yang akan dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur.
Turut hadir dalam kesempatan kali ini di antaranya Arief Wibowo Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP, Moh. Arwani Thomafi Wakil Ketua Komisi II/F-PPP, Cornelis (F-PDIP), Paryono (F-PDIP), Agung Widyantoro (F-Golkar), Hanan A. Rozak (F-Golkar), Supriyanto (F-Gerindra), Imron Amin (F-Gerindra), Kamrussamad (F-Gerindra), Aminurokhman (Nasdem), Ibnu Multazam (F-PKB), Mardani (F-PKS), Agung Budi Santoso (F-Demokrat), John Siffy Mirin (F-PA).
Usai pertemuanr, Komisi II DPR RI melanjutkan kunjungan ke Kantor Badan Pertanahan regional Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut turut hadir Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika Setkab Edwin JH Wuisang, dan mitra Komisi II lain di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Nasional, Ombudsman, dan lainnya. (wt)
