Indonesia-Laos Kerja Sama Berantas Kejahatan Internasional

4
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Laos Seysi Sevtihong menandatangani kerja sama di bidang hukum untuk memberantas tindak pidana lintas negara.

JAKARTA – Indonesia dan Laos memperkuat kerja sama bilateral, khususnya dalam memberantas kejahatan internasional yang terorganisir (transnational organized crime). Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Laos Seysi Sevtihong telah menandatangani kerja sama yang tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC). Diharapkan, kerja sama hukum menjadi pondasi untuk memberantas transnational organized crime, khususnya di kawasan ASEAN.

Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia dan Laos memiliki perhatian yang sama dalam upaya memerangi dan memberantas kejahatan narkotika. “Sebagai negara yang berada dalam kawasan ‘golden triangle’, kami memahami bahwa Laos menaruh perhatian khusus pada pemberantasan penyelundupan dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang,” katanya.

Dalam pertemuan ASLOM dan ALAWMM yang merupakan forum tingkat pejabat senior dan Menteri Hukum se-ASEAN, Indonesia dan Laos memiliki pandangan yang sama untuk segera memulai pembahasan draf ASEAN Extradition Treaty.

“ASEAN Extradition Treaty dapat menjadi dasar hukum bagi negara-negara di kawasan ASEAN untuk memaksimalkan kerja sama penegakan hukum,” kata Laoly, Senin (4/11/2019).

Yasonna berharap, dengan adanya model extradition treaty akan memudahkan pembahasan ASEAN Extradition Treaty, sehingga kerja sama ASEAN di bidang ekstradisi juga mengalami kemajuan. “(Penegakan hukum) khususnya untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara tetangga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yasonna juga meminta agar warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat kasus hukum terkait narkoba di Laos tidak dihukum mati. Saat ini ada tiga WNI yang tengah menjalani proses hukum terkait kejahatan narkotika di Laos. Ketiganya terjerat pada dua kasus yang berbeda, yakni pada 2013 dan 2018, dengan ketiganya terancam hukuman mati.

“Dalam rangka perlindungan kewarganegaraan, kami tidak minta dibebaskan, harus dihukum, tapi kami minta jangan sampai hukuman mati,” kata Yasonna.

Yasonna mendukung pemerintah Laos tetap menegakkan hukum terhadap ketiga WNI tersebut, seiring dengan penguatan kerja sama di bidang hukum, termasuk pemberantasan narkotika yang menjadi komitmen penting bagi pemerintah kedua negara.

Indonesia memandang Laos sebagai negara yang cukup baik dalam pemberantasan narkoba. Dengan adanya perjanjian tersebut, diharapkan baik Indonesia maupun Laos dapat saling bersinergi mencegah masuknya narkotika ke dalam masing-masing negara.

“Kerja sama kita di dalam bidang pemberantasan narkotika ini menjadi sangat penting. Tanpa kerja sama, bahan-bahan substance narkotika dari beberapa negara di ASEAN ini yang masuk ke Indonesia harus kita cegah bersama,” ucap Yasonna. (wt)